Komentar
Foto: Diskusi Panas di Tanjung Datuk Siak: Infrastruktur, HGB, hingga Ancaman “Masa Suram” Jadi Sorotan.
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK - Diskusi publik yang digelar di Tanjung Datuk, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, pada 11 Juni 2026, memunculkan beragam pandangan kritis terkait arah pembangunan daerah, persoalan hak guna bangunan (HGB), hingga kekhawatiran warga terhadap kondisi ekonomi dan sosial di masa mendatang.
Sejumlah tokoh dan masyarakat yang hadir menyoroti pentingnya tata kelola pembangunan yang terbuka, berpihak kepada masyarakat, serta mampu menjawab kegelisahan publik di tengah dinamika pembangunan Kabupaten Siak.
Dalam forum tersebut, Iskandar menegaskan bahwa karakter masyarakat Siak sejak dahulu dikenal memiliki cara pandang luas dan terbuka terhadap perubahan.
Menurutnya, pola pikir masyarakat Siak tidak boleh terjebak pada kepentingan sempit maupun sektoral.
“DNA orang Siak adalah pemikiran yang global, bukan pemikiran yang terlokalisir di tempat,” ujar Iskandar dalam diskusi tersebut.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa pembangunan Siak dinilai harus diarahkan pada visi jangka panjang yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, tanpa meninggalkan identitas daerah.
Sementara itu, Wan Hamsyah menyinggung persoalan HGB yang dinilai perlu dibuka secara transparan kepada publik, khususnya terkait site plan dan luasan lahan yang dimohonkan untuk dilepaskan.
Ia mengatakan kegelisahan masyarakat perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah maupun pemangku kebijakan. Menurutnya, siapapun pemimpin daerahnya, masyarakat tetap memiliki tanggung jawab mengawal negeri agar tetap berada pada jalur kepentingan rakyat.
“Bentuk kegelisahan masyarakat harus ditanggapi. Negeri ini harus kita kawal, siapapun pemimpinnya. HGB itu harus dilihat site plan-nya. Hanya 16 hektare yang kami minta dilepaskan,” kata Wan Hamsyah.
Isu infrastruktur juga menjadi pembahasan utama dalam forum tersebut. Irving menyoroti pembangunan jalan yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama akses penghubung antarwilayah.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan penghubung antarkecamatan sebelumnya dilakukan melalui sistem multiyears pada masa kepemimpinan Arwin.
Sementara pembangunan jalan penghubung antardesa disebut berkembang pada era Syamsuar, sedangkan pemeliharaan dan peningkatan jalan dilanjutkan pada masa Alfedri.
Diskusi juga menyinggung kondisi anggaran daerah yang dinilai mulai menghadapi tantangan serius.
Beberapa peserta forum membandingkan situasi di Siak dengan daerah lain, termasuk Sumatera Barat, yang disebut relatif minim keluhan terkait kondisi fiskal daerah.
Selain itu, persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan perdagangan dan perekonomian, hingga potensi munculnya kawasan kumuh baru turut menjadi perhatian peserta diskusi.
Penataan birokrasi, khususnya pada jabatan eselon II dengan sistem talenta, juga ikut disorot sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan.
Di akhir diskusi, suara warga menjadi perhatian tersendiri. Salah seorang warga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi daerah dalam satu tahun ke depan.
“Satu tahun ke depan diprediksi menjadi masa suram,” ujar warga tersebut dengan nada penuh kekhawatiran.
Pernyataan itu menggambarkan adanya keresahan masyarakat terhadap situasi ekonomi, pembangunan, dan arah kebijakan daerah yang dinilai membutuhkan langkah konkret serta komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Juga mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kondisi daerah yang dinilai mulai menghadapi berbagai tekanan, mulai dari persoalan ekonomi, infrastruktur, tata ruang wilayah, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pembangunan.
Warga menilai, apabila kondisi saat ini terus berlangsung tanpa langkah pembenahan yang serius, Kabupaten Siak dikhawatirkan akan menghadapi perlambatan pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Kekhawatiran itu muncul karena sejumlah program strategis dinilai belum berjalan maksimal, sementara kebutuhan dasar masyarakat terus meningkat.
Menurut warga, persoalan infrastruktur jalan yang belum merata dapat memperlambat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Jalan penghubung antarkecamatan maupun antardesa yang rusak atau belum ditingkatkan dikhawatirkan akan menghambat distribusi hasil perkebunan, perdagangan, hingga akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, isu tata ruang wilayah dan pengelolaan kawasan perdagangan juga dinilai perlu segera diselesaikan. Jika tidak ditata dengan baik, masyarakat khawatir akan muncul kawasan kumuh baru yang berpotensi memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Kami takut dan kawatir pembangunan tidak lagi terarah. Kalau dibiarkan, masyarakat kecil yang paling terdampak,” ungkap salah seorang peserta diskusi.
Kekhawatiran lainnya muncul dari kondisi anggaran daerah yang disebut mulai menghadapi tekanan.
Warga menilai, apabila kemampuan fiskal daerah terus melemah, maka program pembangunan dan pelayanan publik berpotensi ikut terganggu.
Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat melalui lambatnya pembangunan, berkurangnya bantuan sosial, hingga minimnya peluang ekonomi baru.
Dalam forum itu juga mengemuka kekhawatiran terkait menurunnya daya saing daerah apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis.
Kabupaten Siak yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan potensi ekonomi dan sejarah kuat dikhawatirkan tertinggal dari daerah lain jika pembangunan tidak dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Meski demikian, sejumlah peserta diskusi berharap kondisi tersebut masih dapat dicegah apabila pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat mampu duduk bersama mencari solusi.
Mereka menilai kritik dan kegelisahan yang disampaikan dalam forum bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan peringatan agar arah kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Warga pun berharap pemerintah lebih terbuka terhadap masukan publik serta mempercepat langkah pembenahan, agar kekhawatiran tentang “masa suram” tidak benar-benar terjadi di Kabupaten Siak.
Diskusi di Tanjung Datuk tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat Siak semakin kritis dalam mengawal pembangunan daerah.
Beragam pandangan yang muncul menunjukkan besarnya harapan publik agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar dan rasa keadilan masyarakat.***red.k
