Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
MANGGARAI TIMUR - Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Pemkab Matim) resmi meminjam dana sebesar Rp100 miliar dari Bank NTT pada April 2026 untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Namun, hingga kini publik belum memperoleh informasi jelas terkait pelaksanaan program tersebut, mulai dari jadwal pengerjaan, lokasi prioritas pembangunan, progres di lapangan, hingga skema pengembalian pinjaman daerah itu.
Kondisi tersebut memicu kritik dari tokoh muda Forum Pemuda Manggarai Timur, Ratna Nera. Ia menilai transparansi menjadi hal utama dalam pengelolaan dana publik, terlebih dana yang bersumber dari pinjaman daerah.
“Rp100 miliar bukan angka yang kecil. Masyarakat tentu berhak mengetahui perkembangan realisasi program ini karena dana tersebut merupakan utang daerah yang nantinya menjadi tanggung jawab bersama masyarakat Manggarai Timur,” kata Ratna.
Saat penandatanganan kerja sama dilakukan, program pinjaman itu disebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan yang dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.
Sejumlah program prioritas yang direncanakan antara lain pembangunan jalan hotmix dan lapen, penyediaan sarana air bersih, serta pembangunan rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan.
Namun, menurut Ratna, hingga saat ini belum ada penjelasan rinci mengenai titik lokasi pembangunan yang diprioritaskan maupun target penyelesaian program. Ia menilai minimnya informasi membuat masyarakat kesulitan memantau sejauh mana realisasi pembangunan benar-benar berjalan.
“Jangan sampai program ini hanya ramai saat penandatanganan kerja sama, tetapi kemudian hilang dari perhatian publik tanpa kejelasan hasil,” ujarnya.
Ratna juga menegaskan bahwa apabila pinjaman tersebut benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, maka masyarakat berhak mengetahui setiap perkembangan program secara terbuka.
Ia berharap Pemkab Manggarai Timur segera menyampaikan informasi resmi terkait timeline pelaksanaan, lokasi prioritas, progres pekerjaan, serta mekanisme pengembalian pinjaman guna menjaga akuntabilitas pembangunan daerah.***fr
