DPRD Batanghari Paripurna terhadap Laporan LKPJ Bupati Kabupaten Batanghari TA 2019

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

Iklan Semua Halaman | Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px.

HU-KRIM

DPRD Batanghari Paripurna terhadap Laporan LKPJ Bupati Kabupaten Batanghari TA 2019

MEDIA DETIL 1
Senin, 04 Mei 2020
INVESTIGASINEWS.CO 
BATANGHARI. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari gelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Batanghari Tahun 2019, Rabu (22/04/2020).

Acara ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Yunninta Asmara dan Sekretaris Dewan M. Ali Diruang Paripurna.Turut Hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, beserta para anggota DPRD. Selain itu tampak juga dalam Video Teleconference Bupati Batanghari Syahirsah Sy beserta para kepala OPD dan Para unsur Forkopimda se-Kabupaten Batanghari.

Anggota DPRD Batanghari dari Fraksi PKB Patoni menyampaikan, berkaitan dengan LKPJ Bupati Tahun anggaran 2019 yang disampaikan secara resmi kepada DPRD Kabupaten Batanghari pada tanggal 26 maret 2020 dan saudara Bupati telah menyampaikan nota pengantar LKPJ pada rapat paripurna 9 April 2020.

Sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan pada Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten Batanghari telah melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilanjutkan Patoni, untuk rekomendasi, dalam urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pendidikan dan kebudayaan. Untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari, perlunya dukungan dan perhatian pemerintah dalam sarana dan prasana dibidang pendidikan.

“Pemerintah Kabupaten Batanghari diminta untuk melakukan pengawasan kegiatan dan pengawasan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar mengajar), karena disinyalir ada oknum lembaga yang dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang,” pungkasnya.

Sedangkan Marjani, yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi NasDem menyampaikan, untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman (Perkim), program relokasi warga orang kayo hitam (OKH) Muara Bulian yang tempat tinggal terancam abrasi tetap dilanjutkan.

Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PAN Azizah menyampaikan, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari lebih serius dan merevatilisasi objek-objek wisata yang kini terlantar dan kurang mendapat perhatian, seperti taman bebean, rumah tunggu taman bebean dengan melakukan pembenahan dan penambahan wahana wisata dan sejumlah objek wisata lainnya.

Azizah menambahkan, dalam hal yang dimaksud juga termasuk melanjutkan rencana program pengembangan kawasan pariwisata Alam danau ugo di Desa Aur Gading Kecamatan Batin XXIV yang dinilai mampu memberikan kontribusi PAD.

Saat diwawancarai awak media Selaku Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin menyampaikan rasa syukurnya Paripurna telah berjalan dengan lancar. “Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan salah satu agenda wajib dari DPRD Batanghari, yaitu penyampaian rekomendasi nota pengantar LKPJ Bupati tahun 2019. Pembahasannya tadi terkait memang ada beberapa pembahasan yang promatif, yang terkait Covid-19 namun tidak mengesampingkan permasalahan general yang ada sesuai tupoksi kita selaku wakil rakyat, yakni mengevaluasi serta mengawasi dari pada kinerja OPD se-Kabupaten Batanghari,” jelas Anita Yasmin.

Dilain tempat, melalui Video Teleconference Bupati Batanghari Syahirsah Sy menyampaikan, disini, baik secara pribadi maupun secara ke Pemerintahan Kabupaten Batanghari mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota Dewan Kabupaten Batanghari, yang secara cermat dan penuh kesabaran dalam membahas, mengkaji laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2019.***ihm