Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
PEKANBARU – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Pemuda Nusantara (FPN) RI Provinsi Riau, Syafri Teguh, menyuarakan keprihatinannya atas anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang kembali menekan kehidupan petani di Riau.
Ia mendesak pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan permainan harga yang berpotensi merugikan petani.
Menurut Syafri, penurunan harga TBS yang terjadi secara drastis dalam waktu singkat tidak boleh hanya dipandang sebagai dampak mekanisme pasar. Ia menilai perlu dilakukan penelusuran secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada praktik tata niaga yang merugikan petani sawit.
"Yang jatuh hari ini bukan hanya harga sawit, tetapi juga harapan ribuan keluarga petani yang menggantungkan hidup dari kebun sawit. Ketika harga ditekan, yang menanggung penderitaan bukan perusahaan besar, melainkan petani kecil di kampung-kampung," kata Syafri di Pekanbaru, Jumat (30/5/2026).
FPN RI Riau meminta pemerintah dan lembaga terkait melakukan investigasi terhadap dugaan praktik spekulasi harga, permainan pasar, maupun indikasi kartel yang mungkin terjadi dalam rantai perdagangan sawit.
Syafri menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi dugaan praktik-praktik yang merugikan petani di tingkat hulu. Menurutnya, apabila ditemukan indikasi permainan harga yang melibatkan oknum pelaku usaha, baik di sektor pabrik kelapa sawit (PKS), penampung crude palm oil (CPO), maupun pihak lain dalam rantai tata niaga sawit, maka kasus tersebut harus diusut secara transparan dan tuntas.
"Negara tidak boleh kalah oleh dugaan mafia tata niaga sawit. Jika benar terdapat pihak-pihak yang bersekongkol memainkan harga sehingga petani terus menjadi korban, maka itu merupakan bentuk penghisapan terhadap masyarakat kecil yang hidup dari hasil kebunnya. Kami mendesak pemerintah, KPPU, dan aparat penegak hukum membongkar siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu," tegasnya.
Ia juga menilai anjloknya harga TBS yang berulang kali terjadi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut Syafri, tidak tertutup kemungkinan terdapat pengaruh kelompok berkepentingan yang memiliki kekuatan ekonomi besar dalam rantai perdagangan sawit.
"Jangan sampai oligarki ekonomi mengendalikan nasib petani di negeri ini. Jika ada aktor-aktor besar yang diduga turut bermain dan menikmati keuntungan dari jatuhnya harga TBS di tingkat petani, maka negara wajib hadir untuk menghentikannya. Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan segelintir kelompok," ujarnya.
Lebih lanjut, Syafri menilai petani selalu menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak ketika harga komoditas turun, tetapi tidak selalu menikmati keuntungan yang sebanding saat harga sawit meningkat. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam tata niaga sawit yang perlu segera dibenahi.
"Jangan jadikan petani sebagai korban abadi. Jika ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi untuk menekan harga TBS di tingkat petani, maka itu bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan bentuk ketidakadilan ekonomi yang merampas hak masyarakat kecil," katanya.
Syafri menegaskan bahwa sektor sawit merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat dan penyumbang devisa negara yang signifikan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan sistem tata niaga yang adil, transparan, dan berpihak pada petani.
"Petani sawit tidak meminta dikasihani.
Mereka hanya menuntut keadilan atas keringat yang mereka keluarkan setiap hari. Negara harus memastikan petani memperoleh haknya secara adil dan tidak menjadi pihak yang terus dirugikan dalam rantai perdagangan sawit," pungkas Syafri.
Sementara, tanggapan dari pemerintah daerah, KPPU, asosiasi PKS, atau pihak terkait lainnya terhadap dugaan permainan harga tersebut belum ada tanggapan resmi.***km.d.red
