Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK – Ketika HGU dan Kawasan Hutan Bertemu: Dugaan Pelanggaran PT TKWL Jadi Sorotan Publik. Pengelolaan lahan oleh PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penelantaran sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan indikasi keberadaan tanaman kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi–Hutan Tanaman Industri (HTI).
Temuan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar DPRD Kabupaten Siak terkait kewajiban perusahaan menjalankan Program Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM).
Hearing yang berlangsung di Gedung Panglima Gimbam DPRD Siak pada 18 Mei 2026 itu menghadirkan sejumlah pihak terkait, termasuk Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Siak.
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Siak, Martin, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Tim C telah melakukan peninjauan lapangan pada 2025 dan menemukan indikasi adanya lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal di dalam areal HGU PT TKWL.
“Pada tahun 2025 kami bersama Tim C turun ke lokasi dan menemukan adanya indikasi tanah terlantar. Kalau tidak salah lokasinya berada di bagian utara areal,” ujar Martin dalam rapat tersebut.
Menurut Martin, penanganan indikasi tanah terlantar harus melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari gelar perkara hingga pemberian surat peringatan kepada pemegang HGU.
“Nanti akan saya monitoring ulang. Seharusnya sudah diberikan surat peringatan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa setelah gelar perkara dilakukan, pemegang hak akan diminta memberikan penjelasan terkait pemanfaatan lahan yang diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“Setelah gelar perkara, ada peringatan. Kemudian mereka diminta menerangkan apakah masih ada aktivitas di atas lahan tersebut,” jelas Martin.
Selain persoalan dugaan tanah terlantar, PT TKWL juga menjadi sorotan setelah ditemukan plang Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di dalam areal perkebunan perusahaan. Plang yang dipasang sejak Juli 2025 itu menandakan kawasan yang menjadi objek penertiban oleh Satgas PKH.
Berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, kawasan tersebut diduga berkaitan dengan areal tanaman kelapa sawit yang berada di dalam kawasan HTI.
Sejumlah sumber menyebut aktivitas pemanenan masih berlangsung di area yang telah menjadi objek penertiban tersebut.
Seorang warga Kampung Buantan Besar, Anto, mengaku masih melihat aktivitas operasional di lokasi yang telah dipasangi plang Satgas PKH.
“Setahu kami, kebun yang menjadi objek PKH seharusnya memiliki mekanisme pengelolaan tertentu setelah dilakukan penertiban. Namun, di lapangan aktivitas panen masih terlihat berlangsung,” ujar Anto kepada wartawan beberapa waktu lalu, 7 Februari 2026.
Anto juga menyebutkan bahwa pekerja dan kendaraan operasional masih terlihat beraktivitas di kawasan tersebut.
Namun demikian, pernyataan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak berwenang.
Informasi serupa juga disebut diperoleh wartawan dari seorang mandor kebun yang ditemui saat kegiatan panen berlangsung di areal yang telah dipasangi plang Satgas PKH.
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT TKWL belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan indikasi tanah terlantar di dalam areal HGU maupun dugaan aktivitas pemanenan sawit di kawasan yang menjadi objek penertiban Satgas PKH.
DPRD Kabupaten Siak, ATR/BPN, serta instansi terkait diharapkan menindaklanjuti berbagai temuan tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap perizinan, tata kelola lahan, dan kewajiban perusahaan dalam menjalankan program pembangunan kebun masyarakat.
Publik kini menanti hasil verifikasi dan langkah konkret dari pihak berwenang untuk memberikan kepastian atas berbagai dugaan yang mencuat tersebut.***h.b.d.red
