Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
LANGKAT - Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kabupaten Langkat berinisial RG diduga melakukan penyalahgunaan wewenang selama menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Langkat beberapa waktu lalu.
Dugaan tersebut memicu aksi unjuk rasa dari puluhan masyarakat peduli pendidikan yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM GEMPUR) di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Kamis 09/10/2025.
Massa menilai RG kerap mengambil kebijakan yang dianggap merugikan dunia pendidikan serta diduga mencari keuntungan pribadi dalam berbagai kegiatan dinas. Karena itu, para pengunjuk rasa meminta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Drs. Gembira Ginting, melaporkan Sekdisdik ke Inspektorat Langkat dan merekomendasikan pencopotannya kepada Bupati Langkat.
Dalam aksinya, massa juga membawa sejumlah tuntutan, antara lain terkait dugaan pungutan liar (pungli) pada kegiatan RAKS Januari lalu, serta dugaan jual beli jabatan Plh. Kepala Sekolah yang diduga dilakukan semasa RG menjabat sebagai Plt. Kadisdik Langkat.
Tak lama kemudian, lima perwakilan massa—yakni S. Husni, Hermansyah, Risman Sinulingga, Boyan Sunardi, dan Sarianto—diterima oleh Plt. Kadis Pendidikan Langkat, Drs. Gembira Ginting. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kanit Intelkam Polres Langkat, Kanit Intel Polsek Stabat, Kasat Pol PP Langkat, serta sejumlah ASN Dinas Pendidikan.
Dalam pertemuan itu, Gembira Ginting menyampaikan kesiapannya untuk melakukan evaluasi jika ditemukan kesalahan yang dilakukan bawahannya.
“Kami siap dievaluasi bila ada kesalahan dari staf. Saya juga prihatin dengan isu-isu yang beredar, padahal kami sedang berupaya membangun sistem administrasi pendidikan yang lebih transparan dan bebas pungli,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya telah menyiapkan sistem digital untuk menghindari praktik pungli dalam pengelolaan dana BOS dan administrasi lainnya. “Kami sudah menegaskan, tidak boleh ada pungli dalam bentuk apa pun. Sistem digital kami rancang agar pelayanan bisa dilakukan tanpa tatap muka,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gembira Ginting juga menjelaskan bahwa pihaknya bersama Bupati Langkat H. Syah Afandin telah berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai status honorer PPPK tahap R3 dan R4 di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami prihatin dengan kondisi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan legalitas. Mudah-mudahan segera ada kepastian,” ujarnya.
- Meminta Plt. Kadisdik Langkat melaporkan dugaan pelanggaran etik Sekdisdik kepada Inspektorat Langkat.
- Merekomendasikan pencopotan Sekdisdik Langkat kepada Bupati Langkat.
- Mendukung langkah Plt. Kadisdik dalam membangun sistem administrasi pendidikan yang transparan dan bebas pungli.
- Membersihkan pejabat Disdik Langkat yang terindikasi pungli maupun korupsi dalam pengaturan paket proyek.
- Mencopot Sekretaris Dinas Pendidikan Langkat jika terbukti menyalahgunakan jabatan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Gembira Ginting berjanji akan menindaklanjuti aspirasi massa. “Kami akan membahas tuntutan masyarakat dalam rapat internal dan menindaklanjuti sesuai prosedur. Terima kasih atas kepedulian masyarakat dan rekan-rekan LSM terhadap kemajuan pendidikan di Langkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, aksi tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki kinerja instansi ke depan. “Mudah-mudahan kasus serupa tidak terulang lagi dan sistem pendidikan kita semakin bersih,” katanya.
Usai pertemuan di kantor Dinas Pendidikan, massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Langkat. Di sana, mereka kembali menyuarakan agar Bupati H. Syah Afandin segera mencopot Sekdisdik Langkat atau memberi sanksi tegas.
Massa akhirnya diterima oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Langkat, yang menyampaikan permohonan maaf karena Bupati sedang tidak berada di tempat. Ia berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi kepada Bupati Langkat.
Aksi yang dikawal ketat aparat Polres Langkat dan Satpol PP itu berjalan tertib hingga massa membubarkan diri dengan damai.***h
(Pengirim Berita: Hermansyah)
