Dugaan Kasus Penipuan di Kabupaten Muara Enim, Ini Tanggapan Plt Bupati dan Kejari Muara Enim

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

Iklan Semua Halaman | Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px.

HU-KRIM

Dugaan Kasus Penipuan di Kabupaten Muara Enim, Ini Tanggapan Plt Bupati dan Kejari Muara Enim

Jumat, 17 Juli 2020
INVESTIGASINEWS.CO 
MUARA ENIM. Jumat 17/07/2020. Beberapa minggu terakhir ini, di Kabupaten Muara Enim dihebohkan dengan pemberitaan tentang dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum pengurus DPC AI Kabupaten Muara Enim, berinitial UT dan P terhadap H Amiruddin Murtuza SE, seorang kontraktor asal Kota Palembang.

Kasus dugaan penipuan ini sudah dilaporkan ke Polda Sumsel dan saat ini sedang diproses. Tindak pidana penipuan dan penggelapan ini dilaporkan dengan nomor LP: LPB/475/VI/2020/SPKT, Tanggal 28 Juni 2020.

Dalam kasus ini sebagaimana keterangan pelapor, bahwa oknum DPC AI Kabupaten Muara Enim sudah meminta uang kepadanya sekitar Rp 375 juta dengan janji akan diberikan pekerjaan proyek di Kabupaten Muara Enim.

Menariknya lagi, dalam kasus dugaan penipuan ini, sebagaimana yang diceritakan pelapor, bahwa oknum DPC AI tersebut ada menyeret sejumlah nama dan institusi penting.

“Mulanya saya ditelpon Aldi (teman saya di Muara Enim yang juga  pernah ikut bekerja dengan saya. Aldi menawarkan proyek-proyek besar kecil. Kata Aldi, kalau mau besok Ketua AI dan sekretarisnya menunggu di kantor AI Cabang Muara Enim", tutur Amir, Rabu 01/07/2020 lalu.

Pelapor juga menceritakan bahwa ia langsung meluncur menuju Muara Enim.

”Besoknya saya berangkat langsung menuju kantor AI Cabang Muara Enim. Dikantor AI sudah menunggu UT, P dan Aldi. Pada saat itu saya diperkenalkan Aldi dengan UT dan P, kemudian mereka mengatakan,  'Kalau pak Haji Amir mau proyek-proyek, AI Cabang, Pusat ada jatah proyek dari pak Bupati, pekerjaan Jembatan dan seluruh dinas di Muara enim yang ada proyek-proyek PL diserahkan semua kepada AI karena pak Bupati masih ada permasalahan hukum, kami dapat proyek-proyek ini karena telah mengamankan pak Bupati dari permasalahan dengan KPK'", papar H Amir.

Lebih jauh diceritakan H Amir, setelah dirinya mengecek tentang kedekatan UT dan P dengan KPK, Kapolda dan Kajati, ternyata kedua oknum ini tidak ada kedekatan sama sekali alias bohong. Dan menurut dia kedua oknum ini juga dari latar belakang yang tidak jelas, takutnya sudah ada korban lain yang ditipu oleh kedua oknum ini.

Juga Kata H Amir, disinyalir kedua oknum ini juga sudah menjadikan organisasi AI sebagai alat untuk melakukan penipuan. Dan dirinya juga meminta dicek kebenaran perkataan ke dua oknun ini dalam melaksanakan aktifitasnya dikabupaten Muara Enim mereka diberikan senjata api oleh Ketua Aliansi Pusat.

Masih penuturan H Amir, kedua oknum ini juga mengaku keluarga dekat pak Bupati, dan mereka setiap malam selalu membahas masalah Muara Enim di rumah dinas pak Bupati bersama pak Bupati. Kedua oknum ini (UT dan P) juga mengatakan kalau Gedung kantor, meja kursi, komputer, kendaraan dan  pengecatan kantor Aliansi di Muara Enim semuanya dari  pak Bupati.

”Waktu itu apa yang diceritakan UT dan P dibenarkan oleh Aldi sehingga membuat saya percaya kepada keduanya, apalagi mereka mengatakan dekat dengan orang KPK, orang Kapolda dan orang Kajati, lalu mereka berdua meminta uang Rp. 20 juta, katanya untuk diberikan kepada Ketua AI Pusat Rp 10 juta dan Ketua AI Provinsi Sumsel Rp 10 juta”, beber Amir.

Kemudian Lanjut H Amir, beberapa hari kemudian kata UT dan P disuruh pak Bupati minta uang kepada saya sebesar Rp.300 juta. Uang Rp.300 juta itu kata UT dan P adalah pesan pak Bupati berikan kepada oknum pegawai Kejaksaan di Muara enim.

”Saya tanya 'judul uang ini apa?, kata UT dan P, 'judulnya uang panitia untuk proyek besar kecil'. Kemudian UT dan P mengatakan bahwa mereka dipantau, jadi uangnya kirim lewat Aldi saja. Setelahnya uang Rp. 300 juta tersebut saya berikan ke Aldi. Karena menurut UT dan P juga Aldi uang tersebut langsung diberikan ke pegawai kejaksaan berpangkat balok tiga dan mereka tidak mau menyebut namanya”, jelas Amir.
Perkembangan kasus ini terus berjalan. Salah seorang saksi yang bernama Endri sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Sumsel, Selasa 14/07/2020.

Dalam keterangan Endri dihadapan penyidik Polda Sumsel, diungkapkannya bahwa oknum ketua DPC AI Kabupaten Muara Enim UT bersama A ada mengatakan bahwa uang Pak Haji Amir yang sebesar Rp300 juta tersebut diserakannya kepada oknum pegawai Kejaksaan Kabupaten Muara Enim.

”Oknum Ketua AI Cabang Muara Enim UT dan rekannya A mengatakan bahwa uang Pak Haji Amir sebesar Rp300 juta diserakannya kepada oknum Pegawai Kejaksaan Muara Enim”, tulis Pesan WA Endri dari nomor 08218086xxxx ke WA tim wartawan media IWO Muara Enim, Rabu 15/07/2020.

Berkenaan dengan keterangan saksi Endri ini, Tim Media IWO Muara Enim segera melakukan konfirmasi ke Kejaksaan Negeri Muara Enim, Jum’at 17/07/2020.

Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, melalui Kasi Intel kejaksaan Negeri Muara Enim, Julius SH MH, mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya merasa terkejut dari pemberitaan bahwa ada oknum Kejaksaan berbalok tiga yang menerima Uang Rp300 juta dari oknum AI DPC Muara Enim. Info ini sudah disampaikan ke pimpinan, dan beliau dengan tegas mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada.

”Hal tersebut tidak ada, tidak benar kalau ada oknum Kejaksaan Negeri Muara Enim ada menerima uang Rp300 juta dari oknum tersebut”, tegas Kasi Intel Kejari Muara Enim, Julius SH MH.

Ditambahkan Yulius, waktu itu memang ada salah satu rekan UT perna nelpon mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjual nama Kejaksaan.

”Terkait masalah itu, kami tidak mau ikut campur, biarlah itu diserahkan ke polda", tukas Yulius.

Senada juga disampaikan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Muara Enim, Muhammad Alvinda SH MH, ditambahkannya bahwa informasi tersebut masih ngambang karena tidak menyebutkan nama hanya menyebutkan pegawai berbalok tiga saja. Sedangkan pegawai berbalok tiga ada beberapa di kantor ini.

”Pada saat pemberitaan itu mencuat kami sudah melakukan konsolidasi internal dan tidak ada pegawai yang terlibat yang perna berkerjasama dengan pihak-pihak oknum UT, apalagi mengambil keuntungan dari kejadian in”, ujar Muhammad di Kantor Kejari Muara Enim.

”Terkait masalah ini, kami secara internal sudah melaporkan dengan kejaksaaan tinggi, jadi tinggal kita tunggu apa intruksi dari kejaksaan tinggi", pungkasnya.

Sementara itu secara terpisah, Plt Bupati Kabupaten Muara Enim, H Juarsah SH, ketika dikonfirmasi terkait masalah ini seusai Sidang Paripurna DPRD Muara Enim di Gedung DPRD Muara Enim, dia sama sekali tidak berkomentar, hanya mengatakan no komen, tanpa menjelaskan apa artinya.

”No Komen”, ucap Juarsah, Plt Bupati Kabupaten Muara Enim dengan singkat.

Sementara masyarakat terus menunggu kebenaran dari masalah ini agar pihak penegak hukum mampu untuk menjelaskan dan menguak dugaan pelanggaran hukum ini.***z.a
Laporan Kepala Perwakilan/ Kepala Biro Muara Enim: Zulkarnain/ M.Aji