Komentar
INVESTIGASINEWS.CO | FLORES – Komisaris Daerah (KOMDA) Flores Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Marselinus Erlan Le'u, menyatakan dukungan terhadap sikap Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD, dan Uskup Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro, yang menolak rencana pembangunan proyek geotermal di Pulau Flores., Senin 09/11/2026.
Marselinus menilai sikap kedua pimpinan Gereja Katolik tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat, khususnya warga yang berpotensi terdampak oleh pengembangan energi panas bumi.
"Gereja tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam pelayanan spiritual, tetapi juga panggilan moral untuk menyuarakan keadilan, melindungi martabat manusia, serta menjaga kelestarian alam sebagai rumah bersama", ujar Marselinus Erlan Le'u.
KOMDA Flores PMKRI berpandangan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, hak-hak masyarakat adat, serta masa depan generasi mendatang.
Marselinus juga menyoroti kondisi geografis dan sosial Pulau Flores. Sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada kelestarian alam dan lingkungan.
Di sisi lain, Flores merupakan wilayah yang memiliki kerawanan terhadap berbagai bencana alam. Karena itu, menurut KOMDA Flores PMKRI, perlindungan lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga ruang hidup, keberlangsungan ekonomi masyarakat, dan masa depan generasi berikutnya.
Atas dasar itu, setiap rencana pembangunan, termasuk pengembangan energi panas bumi atau geotermal, dinilai harus melalui kajian yang transparan, partisipatif, serta memperhitungkan seluruh potensi risiko sosial dan lingkungan.
"KOMDA Flores PMKRI menegaskan bahwa suara masyarakat tidak boleh diabaikan dalam setiap pengambilan keputusan terkait masa depan Pulau Flores. Masyarakat setempat harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan investasi", tegasnya.
Sebagai organisasi perjuangan mahasiswa, PMKRI menyatakan memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah, lingkungan hidup yang sehat, dan kehidupan yang bermartabat.
Adapun sikap resmi KOMDA Flores PMKRI meliputi empat poin:
-
Mendukung sikap Uskup Agung Ende dan Uskup Larantuka yang menolak pembangunan dan pengembangan proyek geotermal di Pulau Flores.
-
Mendukung langkah Uskup Agung Ende dalam mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung terhadap sejumlah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi serta Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sokoria dan Mataloko.
-
Mendorong keterbukaan informasi kepada publik serta pelaksanaan kajian lingkungan secara independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
-
Mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, kaum muda, dan organisasi kemasyarakatan untuk membangun kesadaran kolektif serta mengawal kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat dan tidak merugikan masyarakat Flores.
KOMDA Flores PMKRI menegaskan bahwa Flores bukan sekadar ruang investasi, melainkan tanah kehidupan, tanah leluhur, dan warisan bagi generasi mendatang. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus mengutamakan keselamatan masyarakat, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.***fr
