Tinjau Pelayanan Kesehatan RSUD Rohul, Komisi V DPRD Riau Serap Aspirasi Pihak Rumah Sakit

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

HU-KRIM


Tinjau Pelayanan Kesehatan RSUD Rohul, Komisi V DPRD Riau Serap Aspirasi Pihak Rumah Sakit

Kamis, 29 Oktober 2026
Foto: Tinjau Pelayanan Kesehatan RSUD Rohul, Komisi V DPRD Riau Serap Aspirasi Pihak Rumah Sakit. 

INVESTIGASINEWS.CO | Rohul Riau – Komisi V DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan insidentil ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rabu (28/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau pelayanan kesehatan sekaligus menyerap aspirasi pihak rumah sakit terkait berbagai persoalan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, H. Abdul Kasim, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Komisi V yang membidangi pendidikan dan kesehatan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah.
Menurutnya, rumah sakit daerah memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, mudah diakses, dan tidak terkendala oleh berbagai persoalan administratif maupun keterbatasan fasilitas.

“Kami berharap rumah sakit yang ada di Rokan Hulu dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Tidak boleh ada batasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian utama seluruh pihak terkait. Rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal selama 24 jam, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Riau juga ingin mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dihadapi RSUD Rohul, termasuk persoalan pembiayaan pelayanan kesehatan, sistem rujukan pasien, serta ketersediaan tenaga medis.
Sementara Direktur RSUD Rokan Hulu, dr. Zuldi Afki, menyampaikan bahwa kunjungan Komisi V DPRD Provinsi Riau menjadi kesempatan bagi pihak rumah sakit untuk menyampaikan sejumlah aspirasi yang memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Salah satu persoalan yang dibahas adalah pembiayaan peserta BPJS Kesehatan, khususnya terkait kemungkinan pembiayaan iuran peserta kelas III melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Zuldi Afki, selama ini pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan tertentu masih melibatkan pembagian tanggung jawab anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pihaknya berharap aspirasi mengenai kemungkinan pembiayaan melalui APBN dapat disuarakan oleh Komisi V DPRD Provinsi Riau kepada pemerintah pusat.
“Harapan kita, melalui kunjungan ini ada aspirasi dari rumah sakit yang bisa diperjuangkan. Salah satunya mengenai pembiayaan peserta BPJS Kesehatan kelas III, sehingga ke depan beban iuran yang ditanggung pemerintah daerah dapat lebih diringankan,” jelasnya.

Ia menambahkan, persoalan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan kepesertaan dan pembiayaan BPJS Kesehatan yang berlaku.

Zuldi Afki mengungkapkan bahwa masyarakat terkadang mengalami kendala ketika membutuhkan rujukan ke rumah sakit lain, terutama untuk mendapatkan pelayanan yang tidak tersedia di rumah sakit daerah.
Menurutnya, informasi mengenai ketersediaan tempat tidur dan kapasitas pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan perlu ditampilkan secara transparan melalui sistem aplikasi BPJS Kesehatan. Dengan demikian, rumah sakit perujuk dapat mengetahui secara jelas ketersediaan tempat sebelum mengirimkan pasien.

“Kalau sistem rujukan bisa menampilkan kapasitas rumah sakit tujuan secara transparan, maka proses rujukan akan lebih mudah. Masyarakat juga tidak kesulitan mencari rumah sakit yang masih memiliki tempat untuk menerima pasien,” ungkapnya.

Ia berharap perbaikan sistem tersebut dapat mendorong pelayanan rujukan yang lebih cepat, terarah, dan adil bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang pasien.

Zuldi Afki menyebutkan, aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan dalam rapat dengar pendapat bersama para kepala dinas kesehatan, direktur RSUD, serta pengelola rumah sakit swasta se-Provinsi Riau.

Pemerataan Dokter Spesialis Jadi Perhatian Selain persoalan BPJS dan rujukan, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis, juga menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Rohul.

Zuldi Afki menjelaskan bahwa ketersediaan dokter spesialis di daerah masih perlu mendapat perhatian. Sebab, tidak semua kebutuhan tenaga dokter spesialis dapat dipenuhi dengan mudah, sementara sebagian tenaga medis masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru.
Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan rumah sakit daerah dalam menangani berbagai jenis penyakit secara mandiri. Akibatnya, sejumlah pasien masih harus dirujuk ke rumah sakit lain untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

“Kita berharap pemerataan dokter spesialis bisa menjadi perhatian. Jangan sampai rumah sakit sudah memiliki gedung dan fasilitas yang memadai, tetapi tenaga spesialisnya tidak tersedia. Kalau sumber daya manusianya belum mencukupi, pelayanan juga tidak bisa berjalan maksimal,” jelasnya.

Ia berharap Komisi V DPRD Provinsi Riau dapat ikut mendorong kebijakan pemerataan tenaga dokter spesialis agar rumah sakit di daerah memiliki kemampuan pelayanan yang lebih baik.

Dengan tersedianya tenaga medis yang memadai, diharapkan semakin banyak pasien yang dapat ditangani langsung di RSUD Rohul tanpa harus menjalani rujukan ke Pekanbaru atau daerah lainnya.

Pembangunan Gedung Rumah Sakit Diharapkan Dukung Pelayanan Lebih lanjut, Zuldi Afki menyampaikan bahwa pengembangan fasilitas rumah sakit juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu.

Pembangunan gedung rumah sakit yang direncanakan dalam keterangan wawancara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan serta mendukung penanganan berbagai jenis penyakit.

Namun, peningkatan fasilitas fisik perlu diimbangi dengan ketersediaan dokter spesialis, tenaga kesehatan lainnya, serta sistem pelayanan yang berjalan dengan baik.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pengembangan rumah sakit dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia berharap kunjungan Komisi V DPRD Provinsi Riau tidak hanya menjadi agenda peninjauan, tetapi juga menghasilkan tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan pihak rumah sakit.

Melalui koordinasi dan dukungan berbagai pihak, RSUD Rohul diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan, memperbaiki akses rujukan, serta memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, sehingga masyarakat Rokan Hulu dapat memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan medisnya.***zy

(Zainuddin Yusuf)

Most Popular

Video InvestigasiNews.co

https://www.youtube.com/@investigasinewsredaksi/featured

Video Terpopuler

https://www.youtube.com/@DwiPurwanto-kd4uf

Berita Terkini

Tinjau Pelayanan Kesehatan RSUD Rohul, Komisi V DPRD Riau Serap Aspirasi Pihak Rumah Sakit

Foto:  Tinjau Pelayanan Kesehatan RSUD Rohul, Komisi V DPRD Riau Serap Aspirasi Pihak Rumah Sakit.  INVESTIGASINEWS.CO |  Rohul ...