Komentar
KUPANG, INVESTIGASINEWS.CO —
Alokasi anggaran bantuan penanganan bencana gempa bumi Flores senilai Rp40 miliar dari Presiden Prabowo Subianto untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menuai sorotan tajam, Senin, 27/10/2026.
Forum Pemuda Manggarai Timur Peduli Gempa Flores menghubungi media pada 27/10/2026 secara terbuka mendesak pihak pemerintah untuk memberikan transparansi penuh terkait realisasi penggunaan dana kemanusiaan tersebut.
Desakan ini mencuat setelah publik mempertanyakan kejelasan sisa anggaran serta mekanisme pertanggungjawaban di lapangan.
Forum pemuda menilai, keterbukaan informasi publik secara tertulis dari Pemprov NTT sangat mendesak demi menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan anggapan miring di masyarakat.
Berdasarkan data terkini, Pemprov NTT sejauh ini telah menggunakan anggaran sebesar Rp28 miliar atau sekitar 70 persen dari total dana bantuan Rp40 miliar.
Dana yang terserap tersebut dialokasikan untuk membiayai operasional posko darurat serta logistik pengungsi melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Sementara itu, sisa anggaran yang belum terpakai direncanakan akan dikembalikan ke Kas Daerah (RKUD).
Merespons tuntutan masyarakat, proses audit terhadap penggunaan keuangan ini didesak untuk segera rampung.
Saat ini, penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing dinas terkait sedang berjalan dan mulai memasuki tahap pemeriksaan akuntabilitas.
Tidak hanya dari forum kepemudaan, gerakan pengawasan ini juga diperkuat oleh desakan lembaga sipil seperti Lembaga Pelayanan Pengadvokasian untuk Keadilan dan Perdamaian (LPPDM).
Mereka secara resmi mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi secara ketat sisa dana tanggap darurat yang ada agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran bagi korban terdampak di Flores.***Ep
KAPERWIL NTT: EP
