Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
Siak – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Siak menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tingginya ketergantungan Kabupaten Siak terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Siak, Dr. Afni, S.A.P., M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan pembangunan meski dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Putri Kacamayang, Senin (6/7/2026), dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, H. Syarif, S.Ag., M.H. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Samsul Rizal, S.Ag., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan.
Dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Soma Imam Nuryani, fraksi menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Golkar mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 baru mencapai sekitar 85,32 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi PAD hanya mencapai sekitar 64,10 persen.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Siak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar penyertaan modal yang telah diberikan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
Selain itu, fraksi juga mengingatkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Siak terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal, peningkatan investasi, pengembangan sektor industri, serta pembenahan tata kelola aset daerah.
Menanggapi pandangan tersebut, Bupati Afni menyampaikan apresiasi atas masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan arah pembangunan Kabupaten Siak.
Afni mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Siak saat ini menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal yang berdampak pada ruang gerak pembangunan. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah, kata Afni, terus melakukan berbagai langkah strategis, antara lain menetapkan skala prioritas pembangunan, mengoptimalkan PAD, meningkatkan efisiensi belanja daerah, mempercepat digitalisasi pelayanan publik, serta memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya.
"Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat," ujar Afni.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan air bersih, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan sektor ketenagakerjaan, serta pengembangan perekonomian daerah tetap menjadi prioritas yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menutup tanggapannya, Afni mengajak DPRD, pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan pembangunan Kabupaten Siak.
"Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan pembangunan. Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi demi mewujudkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," tutupnya.***k.red
