Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
KOTA KOMBA, MANGGARAI TIMUR, NTT — Kritik terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur kembali mencuat. Seorang mahasiswa Universitas Flores mendesak anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, agar tidak hanya aktif saat kampanye, tetapi juga serius memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait kondisi jalan di Kampung Waruna’u.
Teridius Balang, mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora (FHSH), menyoroti kondisi jalan kabupaten di Kampung Waruna’u, Desa Ranakolong, Kecamatan Kota Komba, yang hingga kini belum tersentuh aspal. Ia menilai hal tersebut sebagai bukti lemahnya peran legislatif dalam mengawal kebutuhan dasar masyarakat pedesaan.
“Saya mendesak DPRD Dapil V untuk segera menyuarakan keresahan masyarakat ini. Jangan hanya sibuk menggarap suara saat kampanye, tetapi jalankan tugas untuk menyuarakan aspirasi rakyat setelah terpilih,” ujar Teridius dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, sejak Kabupaten Manggarai Timur berdiri, warga di Kampung Waruna’u belum merasakan pembangunan infrastruktur yang memadai. Jalan utama yang menjadi akses vital masyarakat kini dalam kondisi rusak parah, bahkan menyerupai sungai kering yang dipenuhi bebatuan tajam.
Ia juga menilai pemerintah terkesan kurang responsif terhadap kondisi tersebut.
“Sebagai mahasiswa asal Manggarai Timur, saya sedih melihat kondisi ini. Jalan di Kampung Waruna’u dipenuhi batu tajam yang menyulitkan warga. Ini bentuk ketidakadilan yang harus segera diakhiri,” katanya.
Teridius turut meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera melakukan survei dan mengalokasikan anggaran untuk pengaspalan jalan tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji.
“Kami butuh kepastian kapan jalan ini akan dikerjakan. DPRD dan Pemda harus bersinergi agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sorotan terhadap kondisi jalan di Kampung Waruna’u menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan di Manggarai Timur untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Desakan dari kalangan akademisi ini diharapkan mendorong langkah konkret pemerintah dan DPRD agar pemerataan pembangunan infrastruktur dapat segera terwujud.***fr
