Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
LABUHANBATU — Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), menjadi sorotan. Pasalnya, perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 diduga baru mencapai sekitar 53 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD.
Minimnya capaian tersebut dinilai kurang transparan. Saat dimintai konfirmasi, Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Labuhanbatu, Nazrul Nijam, mengaku belum memiliki data rinci terkait realisasi PAD secara keseluruhan.
“Data lengkapnya belum ada. Yang tersedia hanya data beberapa desa dan kecamatan penerima penghargaan,” ujarnya di ruang kerjanya, Senin (15/12).
Ketika wartawan menyampaikan informasi bahwa realisasi PAD secara umum berada di angka 53 persen, Nazrul membenarkan secara tidak pasti.
“Kira-kira seperti itu,” katanya.
Ia juga belum dapat memberikan data terkait penyegelan papan reklame yang diduga menunggak retribusi maupun data retribusi pertambangan galian C, dengan alasan masih dipegang petugas yang menangani.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Labuhanbatu, Fazrin Syahfutra, S.IP., M.I.Kom., usai kegiatan Gebyar Hadiah PBB-P2 di Ruang Data dan Karya Pemkab Labuhanbatu, meminta wartawan untuk memberitakan kegiatan tersebut. Ia mengarahkan agar data perolehan PAD, termasuk PBB-P2 serta daftar camat, kepala desa, dan lurah penerima penghargaan, diminta kepada Kabid Pendapatan.
“Sekalian data penyegelan papan reklame,” ujar Fazrin.
Namun, sikap Kabid Pendapatan yang dinilai tertutup dan kurang komunikatif menimbulkan tanda tanya, terutama karena permintaan data tersebut disebut merupakan arahan langsung dari Kepala Bapenda.
Data PBB-P2 menunjukkan tidak ada kecamatan yang memenuhi target. Kecamatan Rantau Selatan, yang disebut sebagai perolehan tertinggi, hanya mencapai Rp2.543.612.619 dari target Rp3.261.053.716 atau sekitar 78 persen. Sementara Kecamatan Rantau Utara merealisasikan Rp2.072.714.643 dari target Rp2.872.700.719 atau sekitar 72 persen. Kondisi serupa terjadi di kelurahan dan desa lainnya.
Dengan capaian tersebut, pelaksanaan Gebyar Hadiah PBB-P2 dinilai belum sepantasnya dilakukan. Selain itu, kerja sama evaluasi dan optimalisasi PAD antara DPRD dan Pemkab Labuhanbatu juga dipertanyakan efektivitasnya, mengingat realisasi PAD diduga masih jauh dari target yang ditetapkan.***(Kw)
Pengirim berita: Kaderwahyu
