Terkait Limbah, Provinsi dan Perusahaan Tak Turun ke Lapangan, Camat yang Kebanjiran Aduan

SIAK — Kewenangan terkait penanganan pencemaran limbah dan penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berada di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Riau. Namun, di lapangan, masyarakat justru mengadukan persoalan pencemaran ke tingkat kecamatan dan DLH Kabupaten Siak.

Persoalan ini muncul akibat adanya dugaan pencemaran limbah dari perusahaan kelapa sawit PT Aneka Inti Persada (AIP) yang berlokasi di Meredan. Limbah perusahaan tersebut diduga mengalir melalui sungai hingga ke wilayah Koto Gasib, dan berdampak langsung terhadap kehidupan sekitar 60 kepala keluarga (KK) nelayan setempat.

Kepala Bidang DLH Kabupaten Siak, Yadi, saat dikonfirmasi oleh tim LSM dan media pada Selasa (4/11/2025) menjelaskan bahwa kewenangan penuh terkait penanganan dan penyelidikan kasus limbah berada di tangan DLH Provinsi Riau.

“Terkait pencemaran dan penanganan limbah itu merupakan wewenang DLH Provinsi Riau, termasuk penerbitan AMDAL dan penyelidikan terhadap dugaan pencemaran tersebut,” tutur Yadi.

Sementara itu, Camat Koto Gasib, Wendy, saat ditemui di ruang kerjanya pada hari yang sama, mengungkapkan bahwa dirinya sering menerima keluhan dari para nelayan. 

Menurutnya, baik pihak perusahaan maupun DLH Provinsi Riau tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan terkait dampak limbah tersebut.

“Inilah yang kami hadapi di kecamatan. Nelayan yang hidup bergantung pada hasil tangkapan ikan mengadu kepada kami, sementara perusahaan dan DLH Provinsi tidak pernah berkoordinasi sedikit pun,” ujar Wendy.

“Kami sudah turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi air sungai yang tercemar. Dampaknya nyata bagi masyarakat kami di Koto Gasib,” tambahnya.

Wendy menilai seharusnya semua pihak terkait, baik DLH Provinsi Riau maupun pihak perusahaan menjalin komunikasi dengan pemerintah kecamatan.

“Masyarakat datang ke kami untuk mengadu, tapi pihak yang berwenang justru tidak tahu-menahu. Kami berharap koordinasi ini diperbaiki, karena yang merasakan langsung akibatnya adalah masyarakat nelayan,” tegasnya.

Terkait adanya informasi bahwa akan digelar pertemuan antara DLH Provinsi Riau dan pihak perusahaan, Wendy mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi.

“Saya tidak tahu ada pertemuan itu, karena tidak ada koordinasi sama sekali dengan pihak kecamatan,” tuturnya.

Sebelumnya, nelayan Kampung Kuala Gasib, Kabupaten Siak, telah mengeluhkan dugaan pembuangan limbah cair oleh PT AIP ke aliran Sungai Gasib. Temuan ini diketahui setelah warga mendokumentasikan kondisi air sungai di sekitar area perusahaan pada Kamis (30/10/2025).

Dari pantauan warga, air sungai tampak keruh, berbau busuk, dan ditemukan banyak ikan mati. Kondisi ini menimbulkan keresahan karena diduga kuat disebabkan oleh buangan limbah pabrik.

“Air Sungai Kuala Gasib sekarang baunya menyengat, ikan banyak yang mati, warnanya berubah kehitaman,” ujar Yoga, warga Kampung Kuala Gasib.

Warga juga menyebut aliran limbah tersebut tidak hanya mencemari satu titik, tetapi mengalir ke beberapa kanal sungai di sekitar lokasi. Kondisi ini dinilai dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam mata pencaharian nelayan.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan DLH Kabupaten Siak segera turun tangan melakukan investigasi.

“Kami sudah mengambil sampel air sungai itu untuk diuji di laboratorium, supaya jelas hasilnya,” kata salah seorang warga lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak PT Aneka Inti Persada (AIP) terkait dugaan pembuangan limbah ke sungai belum mendapat tanggapan.***z.u.r.timred