Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
Manado - Polda Sulawesi Utara menyatakan komitmennya dalam menjaga proses rekrutmen anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH), menyusul beredarnya informasi dugaan penipuan yang mencatut nama pejabat Polda Sulut, termasuk Kapolda, Sabtu 14/06/2025.
Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Alamsyah P. Hasibuan, menegaskan bahwa modus menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah uang adalah praktik penipuan yang tidak dapat dibenarkan dan akan diusut tuntas.
“Jangan mudah terbujuk rayuan oknum yang menjanjikan kelulusan calon siswa menjadi anggota Polri. Ikuti prosedur resmi, belajar dan berlatih sungguh-sungguh agar lulus karena kemampuan sendiri,” ujar Alamsyah, Sabtu (14/6/2025).
Ia menjelaskan, modus seperti ini biasanya dimainkan dengan skenario "menembak di atas kuda", yaitu jika casis lulus, oknum akan mengklaim hasil itu sebagai jasanya. Namun, jika gagal, oknum bisa mengembalikan sebagian dana atau bahkan tidak mengembalikan sama sekali.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan melapor ke Polda Sulut atau kantor polisi terdekat apabila mengetahui atau mengalami praktik serupa.
Sementara itu, Karo SDM Polda Sulut, Kombes Pol Slamet Waloya, menyayangkan adanya upaya mencemari proses rekrutmen melalui penipuan yang mengatasnamakan pejabat kepolisian.
“Proses seleksi anggota Polri dilaksanakan secara BETAH dan bebas dari pungutan liar, sponsor, serta intervensi pihak mana pun,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap tahap seleksi dilakukan secara one day service, di mana hasil tes diumumkan langsung pada hari yang sama. Peserta bahkan dapat mengecek nilai masing-masing secara transparan.
“Rekrutmen Polri berbasis prestasi dan kompetensi. Tidak ada pihak manapun, termasuk panitia maupun pengelola bimbel, yang dapat menjamin kelulusan. Kami juga menegaskan bahwa tidak ada kerja sama khusus antara Polda Sulut dan lembaga bimbel mana pun,” tambah Slamet.
Ia juga menegaskan, Polda Sulut akan menindak tegas jika ditemukan pihak-pihak yang melakukan penipuan dan mencatut nama pejabat.
“Jika terbukti, pelaku harus bertanggung jawab secara hukum,” ujarnya.
Polda Sulut juga memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta saluran pengaduan masyarakat yang terbuka. Ke depan, sosialisasi dan edukasi akan digencarkan hingga ke tingkat Polres dan Polsek untuk mencegah praktik calo dan penipuan rekrutmen.***david
