Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
LANGKAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, ketidakjelasan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi perangkat desa menjadi perbincangan di sejumlah daerah. Kepala Desa Secanggang, Tengku Syaiful Anhar, mempertanyakan mengapa hingga kini perangkat desa belum mendapatkan kepastian mengenai hak tersebut.
Syaiful menilai kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan perangkat desa, terutama karena Idul Fitri tinggal sekitar sepekan lagi. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kejelasan kebijakan yang mengatur pemberian THR bagi perangkat desa.
“Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan perangkat desa. Mengapa sampai sekarang tidak ada kepastian mengenai THR bagi mereka,” kata Syaiful saat dimintai tanggapan, baru-baru ini.
Ia juga menyinggung peristiwa yang terjadi di Cilacap, ketika aparat penegak hukum melakukan penindakan terkait dugaan praktik pemberian THR kepada pihak eksternal di lingkungan pemerintahan daerah. Menurutnya, peristiwa tersebut turut menjadi perhatian di tengah belum adanya kejelasan mengenai hak perangkat desa.
Syaiful menilai kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan perhatian terhadap perangkat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
“Perangkat desa merupakan bagian penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Jika persoalan kesejahteraan seperti ini tidak diperhatikan, dikhawatirkan dapat memengaruhi kepercayaan mereka kepada para pemangku kebijakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perangkat desa selama ini memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk dalam kegiatan pelayanan masyarakat maupun pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.
Syaiful yang juga merupakan alumni Pendidikan Kader Lintas Nasional (LikNas) ’86 Ansor berharap persoalan tersebut mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia juga menilai para wakil rakyat di lembaga legislatif seharusnya turut memperhatikan aspirasi perangkat desa, mengingat peran mereka yang cukup besar dalam mendukung proses pembangunan dan pelayanan di tingkat desa.
“Saya berharap kondisi ini dapat menjadi perhatian bersama, sehingga ada kejelasan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan perangkat desa,” kata Syaiful.
Ia berharap pernyataannya dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan agar persoalan tersebut tidak terus berlarut dan dapat segera dicarikan solusi yang jelas bagi perangkat desa di seluruh Indonesia.***h
