Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
POHUWATO – HMI Grup yang terdiri dari Harson Ali, Mus Hunta, dan Ismail Hipiy menyoroti progres pembangunan Kantor Bupati Pohuwato yang hingga kini dinilai belum menunjukkan hasil pekerjaan yang signifikan di lapangan.
Sorotan tersebut disampaikan melalui kajian HMI Grup sebagai bentuk perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah, khususnya proyek pembangunan Kantor Bupati Pohuwato yang menggunakan anggaran cukup besar.
Harson Ali mengatakan, berdasarkan data yang mereka kaji, pembangunan Kantor Bupati Pohuwato memiliki nilai kontrak mencapai Rp37 miliar lebih dan pekerjaan tersebut ditangani oleh kontraktor PT Cipta Adiguna.
Menurutnya, besarnya nilai kontrak harus berbanding lurus dengan progres pekerjaan yang dapat dilihat secara nyata di lapangan. Namun, sampai saat ini, hasil pekerjaan yang terlihat dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan.
“Dengan nilai kontrak Rp37 miliar lebih, tentu masyarakat berhak mengetahui sejauh mana progres pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Pohuwato. Jangan sampai anggaran yang begitu besar, tetapi hasil pekerjaan di lapangan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan,” ujar Harson saat duduk bersama di sala satu warung kopi. Minggu, (23/08/2026).
Ia menegaskan, perhatian HMI Grup bukan semata-mata untuk mengkritik pelaksanaan pembangunan, melainkan memastikan penggunaan anggaran publik berjalan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan target pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Harson juga mengingatkan agar pemerintah daerah bersama pihak pelaksana tidak mengabaikan batas waktu penyelesaian pekerjaan. Menurutnya, keterlambatan pembangunan dapat berdampak terhadap penggunaan anggaran serta rencana pemerintah dalam memanfaatkan gedung tersebut.
“Jangan sampai pembangunan Kantor Bupati ini tidak selesai tepat waktu. Anggaran pembangunannya tidak sedikit. Karena itu, progres dan target penyelesaian harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegasnya.
HMI Grup juga mendorong pemerintah daerah dan instansi teknis terkait untuk membuka informasi mengenai progres pembangunan kepada publik, termasuk persentase kemajuan pekerjaan, target penyelesaian, penggunaan anggaran, serta kendala yang dihadapi kontraktor di lapangan.
Menurut HMI Grup, keterbukaan informasi penting dilakukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi pembangunan yang menggunakan uang negara. Apabila terdapat keterlambatan atau persoalan teknis dalam pelaksanaan proyek, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Harson menambahkan, pengawasan terhadap proyek pemerintah bukan berarti menghambat pembangunan. Sebaliknya, kritik dan pengawasan publik merupakan bagian dari kontrol sosial agar setiap proyek yang dibiayai APBN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
HMI Grup berharap pembangunan Kantor Bupati Pohuwato dapat diselesaikan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, mutu pekerjaan, serta batas waktu yang telah ditentukan.**"noldy
