Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
Langkat - Sejak PJ Gubernur Sumatera Utara Hassanudin melantik HM. Faisal Hasrimy, AP., M.AP sebagai PJ Bupati Langkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Februari 2024 yang lalu, saat ini kondisi sosial dan budaya di kabupaten Langkat terkhusus pada dinas pendidikan kabupaten Langkat dibawah kepemimpinannya, sedang tidak baik.
Ada beberapa peristiwa atau persoalan terjadi yang mencoreng nama baik dunia pendidikan dan nama baik kabupaten Langkat yang diantaranya persoalan kasus dugaan korupsi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), RD oknum Kabid Sekolah Dasar menjadi calo PPPK tahun 2023, kasus dugaan fee proyek di inas pendidikan kabupaten Langkat sebesar 17%, kemudian Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan Langkat, MR, terjaring dalam razia di Diskotek Blue Star yang dilakukan oleh Polres Binjai pada, Selasa (2/4/2024) dini hari, dan aksi unjuk rasa yang menggema dari kelompok Cipayung Plus (28/03/2024) dengan tuntutan meminta PJ Bupati Langkat memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Langkat Dr. Saiful Abdi Siregar dari jabatannya terkait kisruhnya masalah PPPK di Kabupaten Langkat.
Hal itu disampaikan oleh Ramly selaku ketua LSM Reaksi Sumut kepada wartawan di Stabat kepada media ini, beberapa waktu lalu.
"Untuk itu, apa yang terjadi pada dinas pendidikan kabupaten Langkat saat ini tidak bisa terlepas dari tanggung jawab Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy selaku kepala daerah Langkat saat ini. Kehadirannya di bumi Langkat ini seakan memiliki aura negatif (panas) tidak sejuk, belum lagi masalah -masalah lain yang terjadi di pemerintahan kabupaten Langkat terkait indikasi kasus korupsi seperti dinas kesehatan, Rumah sakit umum Tanjung Pura, Disperindag, Dinas Pekerjaan Umum dan lain-lain ada saja persoalan itu, seakan pemerintah kabupaten Langkat ini tidak memiliki pemimpin", terangnya.
Lebih lanjut Ramly mengatakan, "Tentunya kita tak inggin kabupaten Langkat ini kehilangan marwah sebagai daerah religius apa lagi terkait dunia pendidikan, maka untuk itu dinas pendidikan Langkat kami nilai semakin bobrok".
Ramly meminta Mendagri harus segera mengganti PJ. Bupati Langkat sebab dianggapnya tak mampu melakukan evaluasi atau memberikan sanksi tegas kepada kadis pendidikan dan Kabid SD yang telah mencoreng nama baik dunia pendidikan kabupaten Langkat.
"Kita berharap sekali dengan kondisi kabupaten Langkat saat yang banyak masalah agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian peka dan melakukan evaluasi serta Menganti dengan PJ yang baru, sebab jika hal ini di biarkan maka kita kwartir akan terjadi penolakan atau mosi tak percaya dari masyarakat kabupaten Langkat apalagi kabupaten Langkat tidak lama lagi akan memasuki proses pesta demokrasi pemilihan kepala daerah kabupaten Langkat", jelas Ramly.
Sementara seperti diketahui, kepada wartawan beberapa belum lama ini, PJ. Bupati Langkat H.M.Faisal Hasrimy, AP,M.AP diacara silaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama dengan Wartawan Unit Pemkab Langkat di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Jum’at (29/03/2024) menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Langkat siap untuk dikritik.
"Sesungguhnya kritik itu merupakan bagian semangat kami untuk bekerja, bahagian semangat kami untuk mengabdi kepada masyarakat", ujarnya kala itu.
Media sudah berusaha mengkonfirmasi pihak terkait lainnya, seperti pihak Dinas Pendidikan Langkat, namun belum ada jawaban hingga berita ini diterbitkan.***
Pengirim Berita: Ka.Biro Langkat (Subur Syahputra).
