Minta Surat Ijin Keterangan Domisili, LSM Penjara PN DPC Rokan Hulu, Terhalang. Ada Apa?

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

Iklan Semua Halaman | Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px.

HU-KRIM

Minta Surat Ijin Keterangan Domisili, LSM Penjara PN DPC Rokan Hulu, Terhalang. Ada Apa?

Rabu, 10 Maret 2021
INVESTIGASINEWS.CO 
ROKAN HULU. Rabu 10/03/2021
Berniat baik berkunjung ke Kantor Desa Suligi, untuk menemui Kepala Desa, guna memberitahukan bahwasannya Pengurus Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu sudah ada, dan mengurus surat domisili. 

Diketahui saat ini, alamat Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional (LSM PENJARA PN) Kabupaten Rokan Hulu masa bakti 4 tahun, beralamat di Desa Suligi Sei Siasam R4 RT.02/ RW.06 Kec. Pendalian IV Koto Kab. Rokan Hulu.

Namun, upaya yang dilakukan oleh Muryono, selaku Ketua LSM PENJARA PN DPC Kab. Rokan Hulu, disinyalir tidak ditanggapi dan juga tidak mendapatkan pelayanan guna meminta Surat Keterangan Domisili.

“Kehadiran LSM PENJARA PN diduga telah menimbulkan kekhawatiran, dikarenakan ada pihak pihak yang merasa keberatan dan merasa terusik ketenangannya dengan kehadiran LSM kita ini", ujar Ketua LSM PENJARA PN DPC Rohul kepada Media Nasional Online Investigasinews.Co Rabu 10/03/2021.

Permasalahan ini, diduga ada pihak pihak yang sangat tidak mendukung dan kemungkinan besar tidak menginginkan atau sangat menolak kehadiran Aktivis LSM PENJARA PN, khususnya di wilayah hukum Pemerintahan Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Guna coverbothside, media INVESTIGASINEWS.CO meminta tanggapan dan konfirmasi kepada pihak desa.

Kendatipun telah mencoba berulang kali menghubungi nomor selulernya guna mengkonfirmasi dan meminta keterangan, seorang badan publik Kepala Desa Suligi Yoyon Yulistion tidak/ belum bisa dihubungi.

Media Investigasinews.Co kemudian menghubungi Sekretaris Desa Suligi Hendri. SH.

"Menyoal pembuatan Surat Rekomendasi Keterangan Domisili bisa saja saya buat, yang menjadi persoalan ialah Kepala Desa belum mengintruksikannya", terangnya.

Hendri juga menjelaskan kemungkinan alasan belum bisa diterima.

"Menurut asumsi saya mas, Kades bukannya menolak atau bukan tidak mau melayani dan menanggapi, tetapi Kades saat saat ini masih sibuk dan keluar kota", lanjutnya.

Ia berjanji akan menyampaikan pada Kadesnya.

"Sebab, dalam hal ini dan sebelum ada persetujuan dari beliau, saya tidak ada kewenengan, entar dikira melangkaui. Selain itu kemungkinan ada hal hal pribadi hingga Kades seperti tak tanggap, diduga sih masalah postingan status di medsos yang kesannya ditujukan pada Kades", tuturnya, seraya menutup pembicaraan.
 
Seperti diketahui, untuk membuat surat domisili LSM, syaratnya cukup sederhana.

Fotokopi / Scan KTP (KSB), Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir, Surat Keterangan Pemberitahuan Tetangga (bila diperlukan), Sertifikat/ Akte Sewa Bangunan, Berita Acara Pembentukan/ Akta Notaris, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Kelurahan, Foto/ Scan Akte Pendirian/susunan Kepengurusan oleh Pimpinan setingkat di daerah tersebut.

Sementara, Camat Pendalian IV Koto, Afkar S.Sos ketika dikonfirmasi wartawan melalui seluler sempat menjelaskan.

"Begini, masalah Surat Rekomendasi Surat Keterangan Domisili, mau atau tidaknya membuat itu haknya kepala desa", ujarnya, Selasa 09/03/2021.

Dia juga menjelaskan, akan berkoordinasi dengan APDESI dan Bupati.

“LSM itu kan adanya di Kabupaten, bukan ditingkat Kecamatan atau di Desa. Harusnya minta izinnya ke Kabupaten. Mengenai permasalahan ini, saya akan tanyakan dulu pada Pak Bupati dan saya akan kumpulkan semua Kepala Desa melalui Ketua Apdesi, hal itu disetujui atau tidak. Untuk saat ini saya belum dapat memberikan jawaban perihal Surat Domisili itu", tutupnya.***

Laporan: Feri
Editor: Redaktur INVESTIGASINEWS.CO