Masyarakat Tuding Bansos Tidak Tepat Sasaran, Fungsi Pengawasan yang Dilakukan Oleh DPRD. Kepala Dinsos PALI, Metty: 'Itu Kesalahan Sistem'

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

Iklan Semua Halaman | Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px.

HU-KRIM

Masyarakat Tuding Bansos Tidak Tepat Sasaran, Fungsi Pengawasan yang Dilakukan Oleh DPRD. Kepala Dinsos PALI, Metty: 'Itu Kesalahan Sistem'

Jumat, 12 Juni 2020
INVESTIGASINEWS.CO
PALI SUMSEL. Jumat 12/06/2020. Upaya Pemerintah Pusat sampai Kepemerintah Daerah dalam hal menyalurkan bantuan sosial (Bansos) terus dilakukan, namun walaupun niatnya baik dan bertujuan meringankan beban untuk masyarakat miskin sampai ke masyarakat miskin baru akibat lajunya perputaran roda perekonomian masyarakat, tidak semulus yang diharapkan oleh masyarakat, apalagi pada musim pandemi covid 19, banyak sekali program pemerintah terhenti sehingga berdampak menyesengsarakan dan muncul masyarakat miskin baru (misbar).

Sepertinya masalah demi masalah terus terjadi ditengah masyarakat terus berlanjut, terkait beberapa jenis bantuan yang menurut masyarakat belum begitu tepat sasaran.

Hal ini disampaikan beberapa masyarakat kepada media yang intinya mengeluhkan hal tersebut dan tak sengaja terkadang menyalahkan pemerintah dan bahkan menuding bahwa pemerintahlah yang salah dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin dan misbar.

Apa mungkin ini yang dikatakan tak profesional dalam mendata, memverifikasi bahkan sampai pada saat melakukan survei kelayakan terhadap pendistribusian berbagai bantuan tersebut.

Buntut dari kecurigaan masyarakat tersebut sampai berujung pada rasa ingin tau masyarakat begitu dalam tentang bagaimana alur (jalannya  bantuan) seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI.

Mawarni bersama puluhan warga Desa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertujuan meminta bantuan. Mereka minta keadilan ungkap puluhan masyarakat ini dihadapan wartawan pada senin,(8/06/2020).

"Kami minta supaya DPRD bisa memberikan solusi terkait berbagai keluhan kami ini. Karena berbagai jenis nama bantuan seperti contohnya BLT, BSM, BST, BNPT, PKH atau nama apa-ah lainnya banyak sekali kami masyarakat yang tidak dapat bantuan sosial dari pemerintah. Ini salah siapa?", paparnya.

Kepada wakil rakyat mereka mengadukan ketidak adilan ini. Ada apa dengan Bantuan Langsung tunai. Kenapa pembagian Sembako tidak merata. Bagaimana pula cara pembagian PKH karena apapun merk-nya bantuan selalu tidak merata.

"Padahal setiap ada pembagian bantuan baik itu PKH maupun sembako atau apa merknya selalu diberikan kepada orang yang sama, apalagi tentang bantuan pada masa covid 19 kami nilai tidak tepat sasaran karena semuanya terdampak, harapan kami kepada pak dewan sebagai wakil rakyat memberikan solusi terhadap beberapa masalah bantuan sosial apapun caranya,karna kami butuh bantuan bukan penjelasan", terang Mawarni.

Lebih uniknya lagi komentar Imron, salah satu warga yang ikut mendatangi Kantor DPRD PALI.

"Sudah sering kali saya dimintai data baik Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dijanjikan akan mendapat bantuan. Tetapi nyatanya, sampai saat ini kami belum menerima bantuan tersebut,” jelas Imron.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten PALI, H Asri Ag, menanggapi hal tersebut berharap agar kiranya Pemerintah Kabupaten PALI dalam hal ini melalui dinas terkait dapat melihat sesuai dengan data masyarakat mana yang belum menerima bantuan.

"Kemudian, apabila memang benar masyarakat yang belum menerima bantuan agar dapat didata ulang dan diberi bantuan", ujarnya.

Dengan adanya masalah ini DPRD Kabupaten PALI selain menampung aspirasi masyarakat Desa Kota Baru, dimana yang diketahui bahwa masyarakat ini belum pernah mendapat bantuan baik itu BLT dana desa maupun bantuan sosial.

”Saya berharap agar dinas terkait dapat mendata ulang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Baru,” sambungnya.

Terpisah, Plt Kadinsos PALI, Metty saat dikonfirmasi terkait Bantuan sosial dari kementrian sosial, mengatakan bahwa itu data tahun 2005, data usulan Dari kabupaten kota sudah disampaikan berkali kali, tapi data yang turun dari kementrian belum sesuai dengan data yang sudah kita sudah usulkan. Anehnya data yang keluar lain dengan data yang kami usulkan.

"Pada dasarnya kami sudah sering menyampaikan data masyarakat yang menurut kami layak untuk menerimah bantuan tersebut, data itu kita kirim  secara online, menyangkut adanya kelainan antara data yang kami kirim dengan data yang keluar kita tidak bisa saling menyalakan karena ini merupakan kesalahan sistim," ujarnya. 

Data telah dikirim melalui sistem online, email data kekementrian sosial RI, ia juga menjelaskan bahwa setiap keluarga tidak boleh doble dalam menerimah bantuan supaya adil dan merata.

Selain itu sambungnya terkait bila ada orang yang meninggal pun boleh warisnya yang mengambil bantuan asalkan nama masih tergabung berurutan pada kartu keluarga orang yang meninggal tersebut. 

Begitu juga kalau ada data baru, rencana pada awal januari kemaren akan dilakukan pemutahiran data lama supaya data lama tidak lagi keluar, akan tetapi tau sendiri kita terhalang wabah covid 19 sehingga kita terhambat melakukan pemutahiran data lama. 

Padahal kita sudah lakukan perencanaan agar berbagai jenis bantuan sosial tepat sasaran, makanya dari kelurahan maupun desa sudah ada 2 orang sebagai tim verifikasi data yang akan membantu kami dinas sosial.

Selanjutnya ketika kalau ditemukan ada orang pegawai atau pejabat yang menerimah jenis bantuan, seperti ada temuan ditalang ubi timur BST kami suruh mengembalikan, sebenarnya karena ada perubahan kalau dulu dia belum jadi pegawai bahwa yang kaya jadi miskin dan yang miskin jadi kaya, ini yang menyebabkan terjadi seperti itu. 

Sudah ada usulan baru, ada sekitar 2000-an usulan dari kami dinsos data masyarakat miskin baru, tapi lagi - lagi yang keluar masih data lama, sehingga  kami ikuti data mereka (Kementrian Sosial red), bahkan ada bayi yang menerima bantuan, padahal kami ya sama sekali tidak pernah mengusulkannya. Ia juga menceritakan bahwa tahun 2015 ada produk gagal Bahkan ada kericuan saat itu.

Makanya pada awal 2020 tadi kami kembali mengusulkan data miskin baru, yang dipintah bulan maret lalu tapi  lagi -lagi terhalang musibah wabah covid 19.

Kami juga terus melakukan pengawasan, akhirnya, tugas kami dari dinas sosial melakukan monitoring dan kontrol terhadap penyaluran berbagai bantuan tersebut," ungkapnya.

DPRD Ketua Komisi 1 Suarno, SE dari Partai Golkar yang membidangi dinas sosial saat dikonfirmasi wartawan via handphone pada Kamis, 11Juni 2020 mengaku sedang sibuk.

"Nanti saya kabari lagi,"ungkap Suarno singkat.

Sampai berita ini kami tayangkan belum ada kabar lanjutan dari pak dewan, padahal media sangat membutuhkan konfirmasi itu agar fungsi pengawasan berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat bahwa harusnya pemerintah melalui dinas atau kementrian terkait agar duduk bersama mencari solusi bagaimana mengatasi agar mulai dari pendataan awal, masalah survei kelayakan, usulan data dari kabupaten kepusat bahkan sampai pada pendistribusian jenis-jenis bantuan sosial.***Md