Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
PALI SUMSEL. Rabu 18/03/2020. Usai Rapat paripurna ke VII DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) guna menyetujui Pinjaman Pemkab PALI ke Bank Sumsel Babel sebesar 100 Miliar, tim media INVESTIGASINEWS.CO mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ketua DPRD PALI H. Asri Ag.SH.M.si di ruang kerjanya, Selasa 17/03/2020.
Media menanyakan perihal persetujuan DPRD atas usulan Pemkab PALI yang mengusulkan Pinjaman Daerah kepada Pihak BANK SUMSEL BABEL, sebesar Rp.100 Miliar Rupiah, pada Tahun Anggaran 2020, guna membayar hutang pada pihak ketiga atas kegiatan TA 2019 lalu.
Usulan tersebut telah disetujui DPRD pada Rapat Paripurna Ke VII yang digelar pada 10/03/2020 lalu.
Setelah mengetahui pinjaman yang diusulkan Bupati PALI, tidak selaras dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah, Ketua DPRD mengaku terlambat mengetahui
"Saya selaku ketua DPRD PALI terlambat mengetahui isi peraturan tersebut secara detail, dan saya mengetahui hal tersebut setelah di konfirmasi oleh tim berita ini. Kalau dalam peraturan tersebut tidak dibenarkan untuk membayar hutang kepada Pihak Ketiga, padahal saya sudah beberapa kali rapat bahkan rapat dengan pihak yang terkait, yakni pihak Pemkab PALI, untuk meminta penjelasan boleh atau tidak boleh DPRD menyetujui sehubungan dengan surat Bupati PALI soal Permohonan persetujuan Pinjaman ke BANK SUMSELBABEL. Dan pihak Pemkab PALI menegaskan hal itu diperbolehkan, karena dengan kesibukan saya, maka saya lalai dalam persetujuan tersebut. Tetapi ini menjadi pelajaran penting untuk ke depan, bagimana nanti jika Bupati Pali. H.Heri Amalindo, mencalonkan diri kembali, terpilih untuk menjadi Bupati priode selanjutnya, hal ini bisa terjadi kembali. Tetapi yang sudah terlanjur disetujui tidak mungkin dapat dibatalkan, namun apapun resiko ke depannya nanti akan saya hadapi", jelasnya
Sementara itu, Mulyadi Kr, Aktivis Bela Rakyat (LIBRA), saat dikonfirmasi INVESTIGASINEWS.CO terkait hal diatas, sangat menyayangkan kesepakatan yang telah dilakukan oleh Ketua DPRD berserta anggotanya
"Mereka menyetujui pinjaman tersebut, apa mungkin mereka tidak mengetahui, atau memang ada unsur kesengajaan yang tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah tersebut. Mestinya DPRD ketika hendak mengambil kebijakannya setidaknya hal yang juga mengacu kepada Peraturan dan Undang-undang yang berlaku di NKRI", tegas Mulyadi Kr.
Akan tetapi dalam hal ini menurut pendapat Mulyadi Kr, atas pristiwa sekarang patut diduga sebagai bagian dari konspirasi/persekokolan, penyalaguna APBD.
"Karena dalam kebijakan DPRD, tidak terlihat pro rakyat dalam mengambil keputusan dan persetujuan tersebut yang jelas dan tidak ada dampak positif yang menguntungkan bagi masyarakat PALI. Jangan-jangan ada komitmen dibalik kesepakatan yang sudah disetujui tersebut, mengingat setiap kegiatan pekerjaan pada tahun 2019 sudah ada anggaran tersendiri. Kejadian ini bukan kali pertama, pada tahun Anggaran 2019 terjadi hal yang serupa, Pemkab Kab PALI pernah melakukan pinjaman di BANK SUMSELBABEL sebesar Rp100 miliar rupiah untuk membayar hutang kepada pihak ketiga atas kegiatan tahun Anggran 2018. Jika DPRD mengetahui hal yang serupa pernah terjadi pada tahun sebelumnya, berarti DPRD belum sempurna dalam menjalankan pungsi dan tugasnya, kenapa bisa DPRD mengulangi peristiwa serupa yang pernah terjadi pada tahun lalu. Bahkan keledai pun tidak ingin jatuh kelubang yang sama sampai dua kali", tutup Mulyadi Kr sembari tertawa kecil.***mh
