Terkait Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, Ini Jawaban Kepala Dinas Kesehatan Belitung Timur

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

Iklan Semua Halaman | Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px.

HU-KRIM

Terkait Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, Ini Jawaban Kepala Dinas Kesehatan Belitung Timur

MEDIA DETIL 1
Rabu, 26 Februari 2020

INVESTIGASINEWS.CO
Manggar. Rabu 26/02/2020.  Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana Kabupaten Belitung Timur, sedang berupaya keras menekan angka kematian ibu dan bayi di tahun 2020 ini. Mengingat kasus Kematian Ibu dan Bayi cukup memprihatinkan di tahun 2019 lalu. 

Tahun 2019 angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Beltim meningkat drastis, dari 4 kasus di tahun 2018 menjadi 9 kasus di tahun 2020.

Pendarahan postpartum atau pendarahan saat melahirkan menjadi penyebab terbanyak.   

Begitu pula dengan angka kematian bayi (AKB), dari 7 kasus di tahun 2018 meningkat menjadi 10 kasus di tahun 2019. Penyebab terbanyak lantaran berat badan lahir rendah (BBLR) dan afiksia atau ganguan pengangkutan oksigen.

Namun khusus untuk angka kematian neonatal (usia bayi di bawah 11 bulan), mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 21 kasus dari tahun 2018 menjadi 13 kasus.

Untuk menurunkan AKI dan AKB di tahun 2020 ini, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Beltim, Yulhaidir, mengatakan sudah menyiapkan langkah-langkah advokasi terintegrasi.

Ia mengatakan bahwa, yang pertama, melakukan inovasi layanan. Puskesmas-puskesmas yang sudah melakukan inovasi harus terus memperkuat inovasi dan layanan terutama bagi ibu dan bayi.

“Seperti kemarin inovasi kita ada posyandu remaja, program stunting, café sehat dan lain-lain. Nah semua ini saling berhubungan, sudah mulai berjalan dan saya minta dikuatkan serta terintegrasi,” kata Yulhaidir di ruang kerjanya kepada wartawan INVESTIGASINEWS.CO, Selasa 25/02/2020.

Yang kedua melakukan pemberdayaan masyarakat. DKPPKB mendorong adanya pergerakan posyandu, suami siaga, inovasi desa, karang taruna, serta kepedulian aparatur desa. 

“Pemberdayaan masyarakat ini yang paling penting. Semua harus terlibat, IBI, PPNI, PKK, dan lain sebagainya. Juga program suami siaga ini yang perlu penguatan dan sosialiasi,” ujar Yulhaidir.

Pemberdayaan masyarakat termasuk juga penguatan regulasi untuk penyebaran informasi kepada jajaran perangkat desa melalui Puskesmas.

"Mereka harus tahu kondisi di desanya, khususnya berkenaan dengan ibu hamil. Misalnya dalam satu bulan ini berapa sih ibu hamil yang akan melahirkan di desanya. Anggap saja ada 4 calon, nah yang mana yang punya resiko tinggi melahirkan ini yang harus dibimbing dan diawasi termasuk BPJS atau Jampersalnya,” tambah Yulhaidir.

Yang terakhir penguatan fasilitas kesehatan, baik itu penguatan tenaga bidan maupun rumah sakit rujukan sebagai pusat tindakan terakhir.

“Kebetulan tahun 2020 ini salah satu program penguatan profesi akan memberikan bantuan terhadap poned (Pelayanan Ibstetri Neonnatal Emergensi Dasar) sehingga dokter dan bidan terlatih dapat ikutt dalam pelatihan ini,” tutup Yulhaidir.***Mulyadi