Kasus Proyek Drainase, PU-PR Diduga Membohongi Masyarakat Sula Terkait Drainase Depan Pasar Basanohi

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

Iklan Semua Halaman | Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px.

HU-KRIM

Kasus Proyek Drainase, PU-PR Diduga Membohongi Masyarakat Sula Terkait Drainase Depan Pasar Basanohi

MEDIA DETIL 1
Kamis, 23 Mei 2019

INVESTIGASINEWS.CO
Kepulauan Sula. Akibat tidak ada Drainase di depan terminal Pasar Basanohi Sanana, sehingga pada saat diguyur hujan lebat  selalu saja ada genang air di Desa Gigi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara.

Dari amatan media INVESTIGASINEWS.CO ini, genangan air di depan pasar Basanohi  sangat mengganggu kelancaran aktivitas pengendara baik berdosa 2 maupun roda 4 sehingga di keluhkan oleh salah seorang warga setempat, Sahrul.

Ia mengatakan bahwa ini harus ada pembuatan drainase oleh pemerintah daerah agar jangan terjadi genagan air sepeeti ini, Kamis (23/5/19).

"Benar, apalagi saat bulan Ramadan seperti ini banyak masyarakat yang beraktifitas dan kami para ojek mengendarai juga sangat berhati-hati karena bisa terjdi percikan air dari lajunya motor bisa membuat orang basah saat kami melintasi",tuturnya.

Sementara itu terkait dengan persoalan yang di keluhan oleh Warga tersebut, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR  Kab Kep Sula, M Lutfi, kepada awak media, Senin 31/12/2018 lalu, pernah mengatakan sudah akan teratasi.

"Dipastikan drainase akan semua sudah teratasi, kami himbaukan kepada semua pihak agar tetap bersabar atas genanagan air di depan pasar Basanohi/ terminal dan beberapa tempat lainnya, itu ditahun 2019 nanti kami pastikan selesai" katanya.

Secara terpisah Orgomen M Lutifi dapat sorotan keras dari Iksanan Buamona, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyar Sula YLBH- RKS Kabupaten Kepulauan Sula.

Iksan berpendapat bahwa apa yang sudah katakan oleh Kepala dinas PUPR saat itu, tersangka jika dilihat hari ini diduga sebuah pembohongan lublik yang sudah di lakukan", tegasnya Iksan.

"Bubati Kab Kep Sula harus mengevaluasi Kepala Dinas PUPR karena apa yang sudah dilakukan itu bisa mencedarai nama baik pimpimnan tertinggi, karena anak buahnya sudah melakukan pembohongan publik alias bicara di media tidak sesuai kenyataan", tutup Iksan.***umasugi