Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
Lembata — Pemerintah Kabupaten Lembata menyatakan kesiapan membeli jagung hasil panen petani pada musim tanam 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk melindungi petani dari fluktuasi harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesiapan tersebut terungkap dalam rapat koordinasi pembelian jagung masyarakat yang dipimpin langsung oleh Bupati Lembata, Kanis Tuaq, di ruang kerja bupati pada 10 April 2026.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) periode 2026–2029.
Bupati Kanis Tuaq menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga jagung agar tetap kompetitif, melindungi petani dari gejolak pasar, serta memperkuat cadangan jagung pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan hadir memfasilitasi seluruh proses, mulai dari hulu hingga hilir.
Menurut dia, program ini juga menjadi langkah uji coba dalam membangun sistem pengelolaan jagung yang terintegrasi oleh pemerintah daerah.
Ia menambahkan, produksi jagung di Lembata mencapai puncaknya pada musim hujan sehingga momentum ini dinilai tepat untuk merealisasikan program unggulan daerah di sektor nelayan, tani, dan ternak.
Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Maria Hethy Lumuosa, mengatakan pemerintah turut menyediakan fasilitas pendukung, seperti alat pengering (dryer) dan mesin pemipil jagung untuk mempermudah proses pascapanen.
Selain itu, Bupati kembali mengarahkan seluruh perangkat daerah, khususnya para camat, agar berperan aktif dalam menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya penyebaran informasi dan edukasi secara merata agar tidak ada warga yang tertinggal dari program ini.
“Program ini sangat membantu masyarakat dalam memasarkan hasil panen dan menjadi pintu gerbang menuju kesejahteraan,” ujar Bupati.
Langkah Pemkab Lembata membeli jagung petani diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat cadangan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi dan dukungan fasilitas pascapanen.***tvbw
