Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
ROHUL - Perjuangan panjang masyarakat adat Rantau Kasih Luhak Tambusai dalam menuntut hak atas tanah ulayat mereka kembali mencuat. namun berkat usaha mereka mempertahankan tanah Ulayat nya mereka mendapatkan dukungan dari beberapa luhak, dan juga beberapa organisasi seperti Punggawa Melayu Riau, hal ini terlihat pada dengan hadirnya perwakilan dari luhak - luhak dan Anggota laskar Melayu di Rantau Kasai, Senin (30/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut hadir juga ribuan masyarakat Rantau Kasai tidak ketinggalan para datuk - datuk adat Rantau Kasai dan para datuk- datuk perwakilan dari luhak, pertemuan ini di awali dengan Diskusi yang alot sehingga mendapatkan kesepakatan yang langsung di sampaikan secara bersama-sama di hadapan masyarakat.
Usai menyampaiksn hasil kesepakatan, sakah satu tokoh Adat Rantau Kasai Sariman menegaskan, bahwa konflik yang terjadi berawal dari kerja sama dengan PT Torganda sejak tahun 1993, yang dinilai sarat ketidakadilan. Dalam kerja sama tersebut, masyarakat hanya memperoleh pembagian sebesar 8 persen, sementara pihak perusahaan menguasai 92 persen. Kondisi ini jauh berbeda dengan pola kemitraan yang diberikan perusahaan kepada pihak lain yang mencapai 60:40.
“Dari situlah awal mula perjuangan kami. Ketidakadilan ini menjadi dasar kami untuk terus memperjuangkan hak,” ujar perwakilan masyarakat.
Namun, di tengah proses perjuangan, muncul kendala baru dengan hadirnya pihak PKH dan Agrinas. Lahan yang sedang diperjuangkan masyarakat justru diambil alih dan diserahkan kepada pihak lain. Situasi ini memicu benturan dan tekanan terhadap masyarakat adat.
Masyarakat Rantau Kasih Luhak Tambusai menegaskan bahwa mereka tidak melawan negara. Justru sebaliknya, mereka meminta negara hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui keberadaan dan hak tanah adat.
“Kami tunduk kepada negara. Kami hanya ingin hukum ditegakkan secara adil dan hak ulayat kami dikembalikan,” tegasnya.
Mereka juga membantah klaim bahwa lahan yang diperjuangkan merupakan kawasan hutan lindung atau konservasi. Menurut mereka, wilayah tersebut adalah tanah ulayat yang secara hukum dapat dibuktikan.
Selain itu, masyarakat menolak adanya upaya adu domba antar warga, termasuk klaim sepihak dari pihak tertentu yang disebut hanya memiliki hak pengelolaan, bukan kepemilikan, namun telah membagi-bagikan lahan tanpa persetujuan masyarakat.
Dalam waktu dekat, masyarakat menyatakan akan menempuh jalur hukum sekaligus membawa aspirasi ke pemerintah pusat. Mereka bahkan berencana menggelar aksi ke Istana Negara pada April 2026.
"Kami akan membawa suara masyarakat ke pusat. Ini adalah hak kami sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi," ungkapnya.
Disisi lain, masyarakat juga mengaku menghadapi dugaan kriminalisasi, termasuk tuduhan pencurian dan perusakan. Mereka menilai tuduhan tersebut tidak berdasar karena pelapor bukan pihak yang memiliki legalitas sah atas lahan tersebut.
Saat ini, perjuangan masyarakat telah melibatkan sekitar 3.300 penerima manfaat, dengan sebagian besar merupakan individu dan sisanya dikelola secara kolektif untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, anak yatim, dan penyandang disabilitas.
Masyarakat berharap seluruh elemen, khususnya organisasi Melayu di Provinsi Riau, dapat bersatu mendukung perjuangan ini demi tegaknya keadilan bagi masyarakat adat.
"Perjuangan ini bukan milik individu, tetapi perjuangan masyarakat adat. Kami akan terus melangkah sampai keadilan benar-benar ditegakkan," tutupnya.***(Zainuddin Yusuf)
