Kesehatan di Siak. Loyalitas Dipaksa, Keadilan Ditunda. Formula Aneh dari Siak

SIAK – Sehari pasca-Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Siak, polemik antara dokter spesialis dan pemerintah daerah belum mereda. Para dokter menyatakan kekecewaan terhadap Plt Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Siak dan Direktur RSUD Tengku Rafian Siak yang dinilai tidak menyentuh substansi persoalan.

Perwakilan dokter spesialis, DR. dr. Dinna Devi, M.Ked(DV), Sp.DVE, MH, FINSDV, FAADV, menegaskan bahwa pernyataan kedua pimpinan tersebut justru tidak menjawab inti tuntutan yang mereka sampaikan.

“Jujur saja, kami cukup kecewa dengan pernyataan dari pihak dinas kesehatan dan direktur rumah sakit. Karena yang kami perjuangkan itu sebenarnya sangat jelas, hanya soal keadilan dalam pembayaran antara dokter spesialis ASN dan non-ASN,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Menurut Dinna, persoalan yang diangkat para dokter bukanlah hal yang rumit. Intinya adalah kesetaraan hak yang semestinya bisa dipahami secara utuh oleh pimpinan, namun justru berkembang menjadi narasi lain di ruang publik.

Ia menilai, alih-alih menjadi penyambung aspirasi, pihak manajemen justru menggiring opini yang menyudutkan dokter spesialis, seolah-olah tidak memiliki loyalitas terhadap daerah.

“Mereka meminta kesetiaan, tapi tidak memperjuangkan. Saat ingin ditinggalkan, tidak mau melepaskan. Seharusnya jajaran pemerintah introspeksi diri, bukan malah menebar ilusi,” tegasnya.

Dinna juga mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sejak awal seharusnya mampu mencegah polemik melebar hingga menjadi perhatian publik seperti saat ini.

Selain itu, ia meluruskan anggapan terkait latar belakang pendidikan dokter spesialis. Ia menegaskan bahwa tidak semua dokter menempuh pendidikan melalui pembiayaan pemerintah daerah.

“Perlu dipahami, sebagian besar dari kami menempuh pendidikan spesialis dengan biaya sendiri, bukan dari beasiswa daerah seperti narasi yang disampaikan,” katanya.

Ia menambahkan, komitmen dokter untuk tetap bertugas di Kabupaten Siak didasari profesionalitas dan pengabdian, bukan semata-mata karena ikatan pembiayaan.

“Intinya sederhana, kami hanya minta keadilan. Dan menurut kami, persoalan ini sebenarnya bisa selesai di level manajerial tanpa harus melebar seperti sekarang,” lanjutnya.

Di sisi lain, suasana emosional juga dirasakan oleh sejumlah dokter dalam RDP tersebut. Salah satunya dialami dr. Adhisty Azlin, Sp.PK, putra daerah Siak, yang tak kuasa menahan tangis akibat kekecewaan mendalam.

Ia merasa tersayat oleh pernyataan Plt Kadiskes Siak, Handry, yang juga merupakan sahabatnya. Kekecewaan itu turut dirasakan oleh dokter-dokter asal Siak lainnya, khususnya yang pernah menerima beasiswa daerah.

Menurut rekan-rekannya, tekanan yang datang dari berbagai arah membuat situasi semakin sulit. Kondisi tersebut diduga memicu luapan emosi dari pimpinan, yang dinilai mengeluarkan pernyataan di luar konteks substansi persoalan yang diperjuangkan dokter spesialis.

Sebelumnya, RDP lintas komisi yang digelar DPRD Siak pada Senin (30/3/2026) berlangsung tegang. Rapat dipimpin Marudut Pakpahan dari Fraksi PDI Perjuangan dan dihadiri sejumlah anggota dewan serta jajaran Pemkab Siak, termasuk Sekdakab Siak Mahadar.

Ketegangan memuncak saat para dokter menyampaikan permintaan agar dipermudah mutasi ke daerah lain jika merasa tidak lagi dibutuhkan. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Plt Kadiskes Siak.

“Saya tersinggung dengan statement itu. Saya ini budak Siak,” ujar Handry dengan nada tinggi.

Sementara itu, Direktur RSUD Tengku Rafian Siak, Khamariah, menilai persoalan seharusnya bisa diselesaikan secara internal tanpa harus disampaikan secara terbuka. Ia juga menyinggung adanya kecemburuan sosial di internal tenaga kesehatan.***m.d.k.red