Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
Siak – DPRD Siak melalui Komisi II menggelar hearing terkait sengketa lahan masyarakat di kawasan Doral dengan PT Arara Abadi (AA) dan kelompok Perhutanan Sosial, Selasa (19/8/2025). Hearing dihadiri unsur DPRD, camat, penghulu Kampung Dosan, kelompok tani, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga yang mengaku lahannya diserobot.
Warga menyampaikan keluhan mengenai lahan dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah dikuasai perusahaan sejak tahun 2004. Mereka menuding PT Arara Abadi bersama Koperasi Produksi Bumi Dosan Sejahtera merusak tanaman sawit dan mengambil kayu akasia tanpa ganti rugi.
“Kami sebagai pemilik lahan berdasarkan SKGR sejak 1995 sampai sekarang tidak pernah menerima ganti rugi. Perusahaan hanya mengulur-ulur,” kata Anto, salah seorang warga.
Ketua Poktan Dobetame Dosan, Johan Supriyadi, menambahkan keberadaan program Perhutanan Sosial justru menambah kerugian masyarakat. “Kami tidak menolak SK dari kementerian, tetapi jangan hak kami diambil lalu diberikan kepada orang lain. Kalau berbagi, seharusnya ada musyawarah dengan pemilik lahan,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Siak, Sujarwo, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini. “Kami sudah mendengar langsung keluhan warga. Selanjutnya DPRD akan turun ke lapangan pada 18 September untuk pemetaan sebelum memberikan rekomendasi kepada pemerintah,” katanya.
Dalam hearing tersebut, pihak PT Arara Abadi maupun Koperasi Produksi Bumi Dosan Sejahtera tidak hadir meski telah diundang resmi. DPRD berjanji akan mengawal proses penyelesaian agar hak masyarakat tidak terabaikan.***mg
