Negara Belum Hadir di Rembong

Foto: Negara Belum Hadir di Rembong. 

Oleh: Feribertus Raja

INVESTIGASINEWS.CO

ELAR - Beberapa hari lalu, saya mengunjungi Febry, seorang remaja disabilitas yang masih menanti hadirnya negara, di Mbawar, Desa Legurlai, Kecamatan Elar. Perjalanan menuju lokasi sangat menantang. Melintasi jalan terjal, jika sopir tidak profesional, nyawa bisa menjadi taruhannya.

Jarak tempuh dari Lempang Paji menuju Mbawar kurang lebih belasan kilometer. Namun, karena kondisi jalan yang rusak parah, perjalanan bisa memakan waktu lebih dari satu jam. Belum lagi terdapat dua titik deker yang ambruk akibat derasnya arus air yang “tidak tahu jalan pulang”.

Bertahun-tahun warga Rembong Raya hidup dalam penderitaan. Negara belum benar-benar hadir. Akses transportasi yang sangat buruk menyebabkan roda ekonomi masyarakat tersendat. Padahal, wilayah ini memiliki potensi perkebunan yang sangat menjanjikan.

Hasil-hasil pertanian seperti kemiri, vanili, cengkeh, kakao, hingga porang yang kini tengah naik daun, tumbuh subur di wilayah ini. Sepanjang tahun, truk-truk pengangkut hasil perkebunan nyaris tak pernah berhenti beroperasi. Separuh dari hasil tersebut dibawa ke Bajawa, sisanya ke Ruteng untuk dipasarkan.

Rembong Raya memang mengandalkan pertanian dan perkebunan, sebab lahan untuk tanaman padi sangat terbatas karena kontur wilayah yang berbukit. Untuk kebutuhan pangan, terutama beras, warga mengandalkan lahan pertanian di Gising dan Buntal—yang paling dekat. Tak sedikit warga Rembong memiliki lahan di Buntal, namun lagi-lagi, akses transportasi menjadi kendala utama.

Pada tahun 1990-an, sempat dibuka akses jalan menuju Buntal melalui proyek AMD. Namun kini, jembatan penghubung di Pongkos telah terputus. Setiap hari, masyarakat terpaksa berjalan kaki ke Buntal, melalui jalur yang melintasi kawasan hutan lindung. Perjalanan ini memakan waktu sekitar dua jam dari Legurlai ke Buntal.

Sayangnya, hingga kini akses jalan ke Buntal belum bisa dibangun karena belum ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konon, upaya Pemda untuk mendapatkan izin sudah berlangsung bertahun-tahun, namun belum juga membuahkan hasil. Ironisnya, di sisi lain, alih fungsi hutan di berbagai daerah untuk kepentingan korporasi bahkan hingga ratusan hektare, atau seperti di Ibu Kota Negara (IKN), dapat dilakukan tanpa hambatan berarti.

Musim kemarau menjadi petaka bagi masyarakat Rembong. Bagaikan hidup di padang pasir, mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Di musim kering, air menjadi barang langka. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, masyarakat terpaksa membeli air dengan harga tinggi agar tidak harus berjalan kaki sejauh 4–5 kilometer untuk mencarinya.

Kondisi ini bukanlah cerita baru. Bagi masyarakat Rembong, ini adalah warisan yang belum pernah benar-benar terpecahkan.

Negara harus hadir di Rembong.

Paulus Yohanes Yorit Poni, S.Sos.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Manggarai Timur.***f