Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
LEBAK - Pemkab Lebak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selenggarakan kegiatan Diseminasi Netralitas ASN pada Pemilu 2024 dan Pilkada serentak, bertempat di Hotel Rahaya jalan leuwidamar-aweh kecamatan Rangkasbitung, Senin 13/11/2023.
Hadir dalam acara, sejumlah 100 ASN dari 33 OPD yang ada di Lebak ikut ambil bagian.
Pj. Bupati Lebak, Iwan Kurniawan, ST.MM kepada awak media membenarkan bahwa kegiatan ini sebagai penyebaran informasi publik bahwa Aparatur Sipil Negara pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024 harus bersikap Netral dan Ia mengharapkan warga Lebak harus sama-sama mengawasinya.
Ia juga membenarkan turut hadirnya Ketua Bawaslu Propinsi Banten Ali Faisal,SH,MH,ME.
"Kami telah membentuk SATGAS pengawasannya, tentu ada sanksi tegas sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN", ujarnya.
Sementara itu di tempat terpisah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak Sukanta,S.pd, M.pd memastikan Pemkab Lebak melalui Kesbangpol memfasilitasi secara berkeadilan dalam seluruh kegiatan politik pada pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
"Terus melakukan pengawasan secara menyeluruh bersama Bawaslu dan KASN serta untuk di daerah oleh BKPSDM", katanya.
Dalam penertiban APK dan APS pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP.
Dijelaskannya pula bahwa kegiatan ini agar para ASN di Kabupaten Lebak bisa mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada perhelatan pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
"Semoga pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 berjalan lancar, kami betharap yang hadir pada kegiatan ini menyebar luaskan informasi terkait. Semoga 304 ORMAS yang ada di Kabupaten Lebak menjaga kondusifitas pada perhelatan demokrasi mendatang. Terkait adanya oknum penyelenggara pengawasan pemilu terduga menggunakan obat terlarang maka pada hari kegiatan ini kami mendatangkan BNN Propinsi Banten guna selenggarakan tes urine bagi para peserta guna memastikan sebagai ASN tak terindikasi positif penggunaan obat terlarang sesuai UU narkotika nomor 35 tahun 2009", pungkasnya.***FARID
