Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK – Kejaksaan Negeri Siak mencatatkan berbagai capaian kinerja positif sepanjang Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud komitmen dalam penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, Selasa 30/12/2025.
Di bidang Pembinaan, Kejaksaan Negeri Siak terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta optimalisasi anggaran dan PNBP, dengan realisasi kinerja anggaran sebesar 99,46% dan optimalisasi PNBP sebesar 171,99%.
Pada bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri Siak berhasil melampaui target kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dengan capaian Penyuluhan Hukum sebesar 390% dan Penerangan Hukum mencapai 1.475% dari target yang telah ditetapkan.
Pada bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Siak menunjukkan kinerja optimal dengan persentase penyelesaian perkara mencapai 99.48% Dari total 586 perkara yang ditangani, sebanyak 583 perkara berhasil diselesaikan. Selanjutnya untuk tahap pra-penuntutan 89.54%, penuntutan 100%, hingga eksekusi 100% Selain itu, Kejari Siak juga menangani 2 perkara Restorative Justice, 4 perkara pidana mati, dan 13 perkara penting.
Sementara itu, pada bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Siak berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, TPPU, serta perkara kepabeanan, cukai, dan pajak, serta melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp337.491.781.
Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Siak berhasil melakukan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara dengan total nilai mencapai Rp653.328.430.703, yang terdiri dari penyelamatan sebesar Rp631.800.000.000 dan pemulihan sebesar Rp21.528.430.703.
Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Herry Yulianto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Siak serta dukungan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.
“Kejaksaan Negeri Siak akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan hukum yang berkeadilan, humanis, serta berintegritas demi mendukung penegakan hukum yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.***g.d.red
