Komentar
Foto: Sekretaris PWPM Kaltim, Adam Muhammad.
INVESTIGASINEWS.CO
KALTIM - Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Timur (PWPM Kaltim) mendesak kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencopot BSP dari jabatannya sebagai Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
PWPM Kaltim, melalui Sekretaris Adam Muhammad, menyatakan unggahan status Budi Santosa di media sosial telah mencederai keberagaman di tanah air.
Adam menegaskan, sebagai seorang profesor terlebih sebagai seorang rektor perguruan tinggi negeri, narasi yang dihadirkan harusnya mempersatukan perbedaan. Bukan justru memecah belah terlebih pada persoalan SARA.
"Narasi yang dihadirkan harusnya mempersatukan perbedaan. Bukan justru memecah belah terlebih pada persoalan SARA," tegasnya.
Dirinya sebagaimana dilansir dari kaltimfaktual.co tak sependapat dengan sangkalan dari rektor ITK yang menganggap bahwa status yang di buatnya tidak ada unsur menjelekkan kelompok tertentu. Adam menilai faktanya secara gamblang narasi yang dibuat dan bisa di baca oleh publik, sangat bermuatan sinisme terhadap kelompok tertentu, khususnya perempuan berjilbab.
"Dalam teori Poskolonialisme, status rektor ITK ini ingin meminggirkan kelompok tertentu,” kata Adam.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbudristek telah memberikan sanksi kepada Rektor ITK BSP imbas unggahan status rasialisme “manusia gurun”. Sanksi tersebut berupa pemberhentian dari posisi reviewer Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Dikti.
Namun menurut PWPM Kaltim, sanksi tersebut belum cukup. Ia meminta kepada Dirjen Dikti Kemendikbudristek segera mencopot BSP sebagai Rektor ITK.
“Harus ada tindakan tegas dari Kemendikbudristek untuk memberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai rektor,” pungkasnya
Ia pun berharap, ke depan tak ada lagi seorang profesor terlebih menjabat rektor membuat narasi di ruang publik baik langsung maupun tidak langsung, pesan- pesan perpecahan dan bermuatan SARA.
“Semoga tidak ada lagi kegaduhan SARA. Mari kedepankan persatuan di tanah air khususnya di Kaltim,” ujarnya.***jab
