Komentar
INVESTIGASINEWS.CO Labuhanbatu. Diperhitungkan lebih kurang ratusan unit kendaraan dinas mobil dan kereta plat mereh berhujan dan berpanas guna inventarisasi asset milik pemerintah daerah Labuhanbatu, dan ini menjadi kendala untuk melakukan kegiatan.
Informasi yang diterima Investigasinews.co, saat mengkonfirmasi salah seorang kepala SKPD, ia mengatakan bahwa pengumpulan kendaraan dinas itu adalah perintah dari Bupati Labuhanbatu, sesuai dengan surat sekretaris daerah pemerintah kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 September 2021 nomor 028/3489/BPKAD/2021 sifat penting, perihal menghadirkan kenderaan dinas guna dilakukan inventarisasi dan cek kenderaan.
"Hal itu sesuai dengan Surat Bupati Labuhanbatu tertanggal 1 September 2021 nomor.3265/BPKAD/2021 yang memerintahkan agar menghadirkan seluruh kenderaan dinas. Demikian isi surat sekretaris daerah", cap sumber.
Dasar itulah maka seluruh SKPD, badan dan kantor sejak tanggal 22 telah menyerahkan kenderaan dinas tersebut. Menurut informasi kendaraan dinas dimaksud setelah di inventarisàsi dan di cek, paling lama seminggu akan dikembalikan kembali.
Namun hingga tanggal 3 Oktober 2021 belum ada perintah untuk mengambil kendaraan.
Kendaraan yang dikecualikan yaitu, kendaraan Bupati dan wakil bupati, kendaraan Ambulan. Kendaraan Pemadam kebakaran. Kendaraan pengawal dan kendaraan ketua DPRD.
Dipertanyakan kendaraan truķ sampah tidak masuk yang dikecualikan, begitu juga kendaraan Dinas BPBD. Padahal kendaraan ini bersipat vital.
Apalagi di musim hujan dan juga mengingat volume sampah per harinya mencapai seratus ton.
Hal ini dalam surat dimaksud tidak masuk dalam pengecualian. Sebaliknya, kendaraan yang dikumpul juga tentu merepotkan pada para petugas di lapangan, baik kesehatan, pendidikan dan pertanian. Seperti penyuluh yang memakai kenderaan roda dua. Tentu menjadi kendala untuk ke lapangan, sementara tugas di lapangan harus segera, begitu juga dengan musim hujan yang mengakibatkan banjir, tentu kenderaan untuk meninjau itu harus tetap siap.
Apakah kebijakan ini tidak bertentangan dengan himbauan pusat yang meminta melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan melibatkan semua sektor, termasuk pertanian, perikanan, pendidikan dan kesehatan. Namun untuk mengejar itu ada kendala trasportasi.
Imformasi yang diterima.
"Sebanarnya pihak KPK memberi arahan agar Pemerintah kabupaten melakukan inventarisasi kenderaan dinas. Cek keberadaannnya, dan bila berpindah tangan pada yang tidak berkompeten segera tarik", sebut ASN Polan, (ASN yang tidak ingin disebut namanya-red).
Kalaupun hanya untuk inventarisasi itu bisa dilakukan dengan penjadwalan, bergantian dan dirasa itu tidak perlu berhari hari.
Ada impormasi akan dilakukan pelelangan, tanya investigasi pada seorang ASN. ASN itu menjawab, "itu hanya bagi kenderaan dibawah tahun 2012", sebutnya.
Hal ini sudah pernah terjadi dimasa awal kepemimpinan masa lalu. Kendaraan dinas dikumpul. Namun setelah dibagikan kembali ada yang bertukar kenderaan.
Sebelumnya si A memakai BK. EEEE.Y. bertukar dengan BK.RRRR.Y. Padahal si A sayang dan pandai merawat mobil BK merah itu. Begitu dibagikan lagi, ditukar dengan tahun dibawah dan kurang perawatan.
Semoga kedepan kebijakan ini tidak salah sehingga menyulitkan petugas dan menjadi kendala pada program.
Terkait hal ini, dinas terkait belum didapat keterangan secara resmi, sampai kapan hal itu selesai.***Kw
Penulis berita: Kader wahyu
