Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
Kabupaten Malang - Alokasi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang selama Pandemi Covid-19 tahun 2021 sangat fantastis. Berdasarkan laman sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Sekwan DPRD sejumlah 70 Miliar Rupiah.
Jumlah anggaran Puluhan Miliar Rupiah ini dialokasikan untuk Paket Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat hingga Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD yang mulai digunakan sejak 1 Januari 2021 hingga 30 Desember tahun ini.
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi saat dikonfirmasi media Senin, (09/08/2021) menyampaikan bahwa anggaran tersebut memang ada tunjangan komunikasi dan Intensif pimpinan anggota dewan dan tunjangan tunjangan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah, Kemenkeu.
"Memang ada tunjangan tunjangan untuk anggota Dewan, namun untuk rincian berapa jumlahnya kita belum tahu karena yang lebih tahu detail adalah Sekretariat DPRD. Kan nomenklaturnya beda beda yang lebih tahu sekwan. Saya tidak tahu jumlah detailnya," ungkap Ketua DPRD yang merangkap sebagai ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang ini.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Bagus Sulistyawan saat dikonfirmasi terpisah turut menyampaikan bahwa kegiatan dan penganggaran itu merupakan kegiatan tahunan sehingga hal ini dianggap tidak ada permasalahan.
"Ya kan tunjangan-tunjangan itu sudah dianggarkan sebelumnya serta sudah sesuai aturan mulai dari PP hingga Kemenkeu, kalau dilihat memang besar," ungkap Bagus.
Menurutnya alokasi anggaran ini sudah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan pendapatan Kabupaten Malang sejumlah 7 kali uang representasi sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada.
"Kita tidak pernah tidak memperhatikan peraturan yang ada, jadi tunjangan tunjangan itukan sejak dulu sudah ada, dan penganggaran itu sesuai dengan, usulan usulan rencana kerja dewan," tandasnya.
Untu diketahui, nilai anggaran yang tembus puluhan miliar tersebut meliputi beberapa Anggaran Paket dan tunjangan yakni Paket perjalanan dinas senilai 17 Miliar Rupiah, dengan jangka waktu 12 Bulan, terhitung mulai Januari hingga Desember 2021. Paket belanja perjalanan dinas dalam kota dalam kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat senilai 1,1 Miliar Rupiah. Paket belanja perjalanan dinas biasa dalam kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD bernilai 1 Miliar Rupiah.
Sementara itu untuk tunjangan terdiri dari tunjangan belanja uang representasi DPRD 1,1 Miliar Rupiah, tunjangan keluarga DPRD 200 juta Rupiah, tunjangan jabatan DPRD senilai 1,6 Miliar Rupiah. Selain itu, terdapat belanja tunjangan Reses DPRD senilai 2,2 Miliar Rupiah, Belanja tunjangan Perumahan DPRD sejumlah 4,9 Milyar Rupiah, tunjangan Transportasi DPRD senilai 5,1 Miliar Rupiah dan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang nilainya hingga 8,8 Miliar Rupiah. Khusus untuk anggaran Rp 8,8 Miliar ini, berdasarkan hitungan matematis, setiap anggota dewan mendapatkan senilai Rp 14 Juta perbulan.***
Penulis : Damanhury Jab (Kepala Perwakilan Wilayah Jawa Timur)
