Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK — Dugaan bobroknya mekanisme pengadaan kembali mencuat di Kabupaten Siak. Proyek pembelian dua unit mobil vakum penyedot sampah senilai Rp8,8 miliar di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi sorotan, setelah kendaraan tersebut dilaporkan terbengkalai dan tidak digunakan sejak pengadaan pada 2024.
Fakta di lapangan menunjukkan dua unit kendaraan bernomor polisi BM 8356 S dan BM 8357 S hanya terparkir di workshop Pemerintah Kabupaten Siak di Sungai MempuraMempura, Senin 20/04/2026.
Alih-alih beroperasi untuk menangani persoalan sampah, aset bernilai miliaran rupiah itu justru tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
Pengadaan yang dilakukan melalui mekanisme lelang resmi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebelum masa jabatan bupati saat ini, kini dipertanyakan.
Sejumlah pihak menduga adanya ketidakwajaran dalam proses tersebut, termasuk indikasi ketidakterbukaan spesifikasi barang. Kendaraan yang semula disebut sebagai produk impor, diduga merupakan produk dalam negeri.
Seorang rekanan yang mengikuti proses lelang mengungkapkan adanya kejanggalan sejak awal.
"Spesifikasi yang disampaikan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan dan hingga kini tidak ada kejelasan terkait operasional kendaraan tersebut", akunya.
Minimnya pengawasan internal juga menjadi sorotan. Publik mempertanyakan bagaimana proyek dengan nilai besar dapat lolos tanpa evaluasi yang memadai, hingga akhirnya berujung pada aset mangkrak.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya potensi penyelewengan anggaran, termasuk kemungkinan mark up dalam pengadaan.
Sikap Dinas Lingkungan Hidup yang belum memberikan klarifikasi resmi turut memperkeruh situasi. Kepala DLH, Amin Soimin, hingga kini belum menyampaikan penjelasan terkait polemik tersebut.
Ketidakjelasan ini dinilai memperkuat kecurigaan publik terhadap adanya persoalan yang lebih dalam.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, secara terbuka mengkritik pengadaan tersebut. Ia menilai kendaraan itu tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, aset yang tidak digunakan sebaiknya dilelang kembali dan diganti dengan armada yang lebih relevan, seperti truk pengangkut sampah.
Kasus ini menjadi cermin lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait dasar perencanaan, spesifikasi teknis, maupun alasan kendaraan tersebut tidak dioperasikan.
Pengadaan mobil vakum senilai Rp8,8 miliar di DLH Siak menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Tanpa klarifikasi terbuka dan audit menyeluruh, dugaan penyelewengan akan terus berkembang, sementara publik menanggung dampak dari kebijakan yang tidak tepat sasaran.***red.fendi.metro.warta
