Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK — Keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, menuai sorotan publik.
Pasalnya, dapur tersebut diduga beroperasi di dalam bangunan penangkaran burung walet, yang dinilai bertentangan dengan standar kebersihan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN).
Informasi ini pertama kali disampaikan warga kepada awak media pada Ahad (19/4/2026).
Warga meminta pihak terkait segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
“Di wilayah Kecamatan Dayun ada dapur SPPG yang beroperasi di dalam bangunan penangkaran walet. Tolong rekan-rekan media mempertanyakan kepada pengelola dan BGN, karena menurut informasi yang kami terima, dapur SPPG tidak boleh berada dalam satu lingkungan dengan penangkaran walet,” ujar seorang warga, Ahad 19/04/2026.
Hasil penelusuran awak media di sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa penggunaan bangunan bekas atau aktif penangkaran walet sebagai dapur SPPG tidak diperbolehkan.
Hal ini karena berpotensi melanggar standar higienitas dan keamanan pangan, serta berisiko tinggi terhadap kontaminasi silang, meskipun bagian tertentu bangunan telah ditutup.
Warga juga mengaku heran karena operasional dapur tersebut tetap berjalan hingga kini. Bahkan, menurut informasi yang beredar di masyarakat, dapur tersebut telah beroperasi hampir satu tahun.
“Kami heran, kenapa dapur SPPG di dalam gedung walet ini seolah dibiarkan. Bahkan kami dengar, pemiliknya diduga terkait dengan tim sukses salah satu calon bupati pada Pilkada Siak 2024 bersama anggota DPRD,” kata warga lainnya.
Menanggapi hal itu, salah seorang pengelola dapur SPPG di Kecamatan Dayun saat dikonfirmasi pada Senin (20/4/2026) membenarkan bahwa pihaknya tengah mengajukan pemindahan lokasi operasional.
“Waalaikumsalam, dapur tersebut sudah dalam proses pengajuan pindah karena tidak boleh berdampingan dengan walet. Saat ini sedang dibahas lokasi baru, dan sebelumnya sudah disidak serta diwajibkan pindah,” jelasnya.
Awak media berencana mengonfirmasi lebih lanjut kepada Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Siak terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Jika terbukti menyalahi prosedur, publik berharap adanya tindakan tegas maupun evaluasi terhadap pengelola.
“Sebagai insan pers dengan fungsi kontrol sosial, kita wajib menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui publik, termasuk dugaan pelanggaran SOP dalam operasional dapur SPPG ini,” tegasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program pemenuhan gizi masyarakat tidak hanya soal distribusi makanan, tetapi juga harus menjunjung tinggi standar kebersihan, keamanan, dan kepatuhan terhadap aturan.
"Tanpa itu, tujuan mulia program, berisiko tercoreng oleh praktik yang terkesan abai terhadap prosedur", tutup Dwi.***datok
Laporan: Thox
