Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
POHUWATO — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pohuwato resmi dilantik pada Senin (20/4/2026) di Taman Pemuda.
Pelantikan ini menandai komitmen organisasi kepemudaan tersebut untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya penambang lokal yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.
Ketua KNPI Pohuwato, Fardiyanto Mohi, menegaskan organisasinya akan berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak penambang rakyat.
Ia menilai keberadaan penambang lokal merupakan bagian penting dari roda perekonomian daerah yang tidak dapat diabaikan.
“Kami hadir bukan untuk menciptakan konflik, tetapi untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Banyak penambang masih bekerja secara tradisional, namun terkendala aturan yang belum jelas serta kesulitan mengakses perizinan dan pasar legal,” ujarnya.
KNPI Pohuwato juga mendorong percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum. Menurut Fardiyanto, legalisasi aktivitas pertambangan rakyat penting agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan tertib dan terawasi.
Selain itu, KNPI menekankan pentingnya sikap adil dari seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun aparat penegak hukum. Mereka menolak praktik yang merugikan penambang lokal, termasuk potensi kriminalisasi terhadap masyarakat.
Fardiyanto menegaskan, semua pihak harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap proses pengelolaan sumber daya.
“Semua pihak harus bertindak adil, baik dalam proses maupun hasil. Kami akan terus mengawal isu ini dan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat,” katanya.
Ke depan, KNPI Pohuwato berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat guna mencari solusi yang seimbang antara kepentingan ekonomi, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan.
Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal peran aktif KNPI Pohuwato dalam menjembatani kepentingan masyarakat, sekaligus mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertib, legal, dan berkelanjutan.***noldy
