Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
Muaro Jambi, Penyampaian pemandangan umum Fraksi PDIP pada Rapat Kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2020.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali memperoleh dan mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK - RI ).
Pemandangan umum yang disampaikan oleh Usman Halik Fraksi PDIP, minta kepada pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi, mempertahankan dan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya.
"Opini BPK- RI tersebut semoga dapat dipertahankan pada tahun- tahun berikutnya, tentunya dengan tetap memperbaiki hal - hal yang belum maksimal " kata Usman Halik.
Yang menjadi masukan bagi pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi sebagai bahan evaluasi dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap laporan pos pendapatan daerah yang diduga masih ada kekurangan.
"Evaluasi terkait masih adanya berbagai kekurangan realisasi pada laporan pos pendapatan daerah, pada belanja dan transfer daerah serta angka Silva tahun anggaran 2020 " tambah Usman Halik.
Namun Fraksi PDIP diduga sangat menyayangkan kalau capaian Opini WTP tersebut hanya sebatas penjelasan melalui pidato Bupati saja.
"Namun, kami hanya sebatas mendengar capaian Opini WTP tersebut melalui pidato Bupati pada agenda penyampaian Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Muaro Jambi tahun 2020 kemarin " jelas Usman Halik.
Ditambahkannya juga oleh Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Usman Halik, Pemda Muaro Jambi diduga tidak memberikan lampiran hasil audit BPK - RI, yang ada hanya sebatas tulisan yang samar - samar sehingga tidak terbaca dengan jelas, sehingga untuk memahami isi laporan itu diduga sangat sulit.
"Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sama sekali tidak melampirkan hasil audit BPK- RI atas pelaksanaan APBD Muaro Jambi tahun anggaran 2020. Yang dilampirkan hanya sebatas laporan keuangan berupa fotokopi dengan kondisi tulisan samar - samar " ungkap Usman Halik dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi PDIP.
Hal yang semestinya sebagai pegangan para anggota dewan kabupaten Muaro Jambi, yang mana hasil audit BPK - RI adalah sebagai acuan terkait fungsi pengawasan dewan diduga tidak dilampirkan dalam laporan.
"Semestinya hasil audit pemerikasaan BPK RI turut dilampirkan dan diberikan kepada masing-masing anggota Dewan, agar menjadi acuan bagi dewan untuk menindak lanjuti dalam rangka tugas pengawasan", tutupnya.
Penulis : Nurdin
