Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
PALI SUMSEL - Iuran premi Peserta Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masyarakat yang di tangung pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dari Januari 2020 sampai dengan sekarang belum di bayarkan. (22/02/2021).
Menindak lanjuti persoalan tersebut Komisi I DPRD PALI memangil pihak BPJS Kesehatan dan Instansi terkait dan mengadakan rapat tertutup guna rapat mempertanyakan hal tersebut. (Senin, 22/02/2021 di ruang rapat Komisi I DPRD PALI).
Setelah menghadiri rapat dengan Komisi I Kepala BPJS Kesehatan cabang Prabumulih (karena BPJS Kabupaten PALI masuk wilayah kerja BPJS Cabang Prabumulih) menyatakan tunggakan Pemkab. PALI sebesar Rp. 41,8 Miliar untuk mengcover 91 ribu peserta BPJS Kesehatan yang di tanggung Pemkab. PALI.
"Tunggakan iuran BPJS kesehatan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 35,8 Miliar dan untuk Januari - Februari sebesar Rp. 6 Miliar, Pemkab. PALI sendiri masih mencari solusi dana untuk pembayaran kewajiban ini, dan berharap menjadi prioritas pembayaran kepada BPJS Kesehatan, untuk peserta BPJS Kesehatan sendiri berjumlah 91 ribu pelayanan kelas 3." Ungkap Yunita Ibnu selaku Kacab BPJS Kesehatan Prabumulih.
Dalam rapat tertutup ini di hadiri pula oleh dinas Dinas Kesehatan, Dirut RSUD Talang Ubi dan BPKAD Kab. PALI, Mudakir selaku Plt. Kadinkes menyatakan
"Tadi kita sudah dapat dengan komisi I dan BPJS Kesehatan terkait tunggakan pembayaran premi yang belum di bayarkan oleh Pemkab. PALI dan untuk pembayarannya diusahakan secepatnya oleh Pemkab. PALI dan dari Dinkes sudah menyampaikan penagihan iuran BPJS Kesehatan setiap triwulan kepada BPKAD." Ujar Mudakir SKM, M. Kes selaku Plt. Kadinkes PALI.
Rapat yang di gelar Komisi I beserta BPJS Kesehatan dan Instansi terkait belum menemukan solusi untuk hal ini, sehingga kedepan akan di lakukan rapat kembali.
"Tadi sudah di adakan rapat dengan pihak BPJS Kesehatan, Dinkes, Dirut RSUD Talang Ubi dan BPKAD Kab. PALI, dan kami berharap layanan BPJS Kesehatan jangan di nonaktifkan dulu, karena komisi I bukan pengambil kebijakan maka kedepan akan kita adakan rapat guna membahas lebih luas lagi." Suarno, SE ketua Komisi I DPRD PALI.***
Penulis: MD
