Alfedri: 'Kasus PDP Covid-19 di Kabupaten Siak Menurun Selama PSBB'

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

Iklan Semua Halaman | Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px.

HU-KRIM

Alfedri: 'Kasus PDP Covid-19 di Kabupaten Siak Menurun Selama PSBB'

Kamis, 28 Mei 2020
INVESTIGASINEWS.CO 
SIAK. Kamis 28/05/2020. Selama 13 hari pemberlakuan PSBB di Kabupaten Siak sejak 15 Mei 2020 lalu, kasus pasien dalam pengawasan atau PDP Covid-19 menunjukkan angka penurunan.

Bupati Siak, Alfedri mengatakan diawal PSBB jumlah PDP di Siak sempat tertinggi, namun dipenghujung masa pemberlakuan PSBB jumlahnya justru menurun.

"Selama PSBB Kabupaten Siak pernah tertinggi jumlah PDPnya mencapai 14 orang, kemudian turun menjadi 4 orang, naik lagi jadi 8, dan sekarang tinggal 3 pasien yang dirawat di RSUD Tengku Rafian. Analisa sementara kami tidak ada penularan transmisi lokal di wilayah Siak, jadi curva untuk PDP turun," kata Bupati Alfedri, Rabu 27/5/2020.

Sementara untuk jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 tercatat ada kenaikkan, dari yang sebelumnya hanya 1 orang dan telah sembuh, kini bertambah jadi 3 orang yang positif.

"Perkembangan kasus di Siak, ada 3 orang terkonfirmasi positif Covid-19 yang sekarang diisolasi di RSUD Tengku Rafian. Mereka santri yang pulang dari Magetan, Jawa Timur.  Satu warga Dayun, satu warga Mempura dan satu warga Siak. ini masih menunggu hasil swab yang ketiga dan keempat, semoga hasilnya negatif," kata dia.

Masa PSBB tahap pertama di Siak akan berakhir 28 Mei ini. Ditanya soal perpanjangan PSBB, Bupati Siak masih menunggu hasil rapat bersama Pemprov Riau.

"Terkait PSBB akan diperpanjang, Pemprov Riau akan mengadakan rapat secepatnya untuk mengevaluasi pelaksanaan di 6 kabupaten/kota yang diusulkan PSBB. Tentunya kita menunggu hasil rapat itu, Pemprov akan mengkaji ulang oleh tim ahli epidemiologi apakah Siak berlanjut PSBBnya, kalau memang berlanjut kami siap," kata Alfedri.

Jika tetap PSBB berlanjut, sambung Alfedri, kebijakan dan sistem pelaksanaan akan tetap berjalan tanpa ada kelonggaran seperti sebelumnya.***komar/adv