JURNALISME INVESTIGASI DISKUSI TERBATAS, PALI DALAM CATATATAN WARTAWAN : “SINERGISITAS JURNALIS DENGAN DUNIA USAHA, PERBANKAN DAN PEMERINTAH DALAM PRESPEKTIF PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM”

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

Iklan Semua Halaman | Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px.

HU-KRIM

JURNALISME INVESTIGASI DISKUSI TERBATAS, PALI DALAM CATATATAN WARTAWAN : “SINERGISITAS JURNALIS DENGAN DUNIA USAHA, PERBANKAN DAN PEMERINTAH DALAM PRESPEKTIF PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM”

Selasa, 28 Januari 2020

OPINI.
Disampaikan Oleh: HENGKY YOHANES.

INVESTIGASINEWS.CO
28 Januari 2020. Memantik pemikiran kritis wartawan melalui karya jurnalisme investigasi yang merdeka tanpa vested interest pemilik media yang cenderung berorientasi mengejar keuntungan semata dan menjadikan jurnalisme investigasi sebagai ‘produk unggulan’ tentu tidaklah mudah.

The Fifth Estate media massa yang menjalankan fungsi kontrol sosial, informasi, hiburan, pendidikan serta melakukan kegiatan bersifat persuasif termasuk di dalamnya yakni propaganda adalah subuah tanggung jawab sosial awak media untuk memberikan infomasi sebagai hak dasar manusia guna memberi masukan kepada masyarakat sebagai referensi tanpa intimidasi.

Di Indonesia terlebih di Kabuapten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), liputan Jurnalisme Investigasi belumlah ada, dan jikapun ada lebih banyak muncul sebagai sesuatu yang sporadis, dilakukan hanya sewaktu-waktu karena dipicu kemunculan sebuah peristiwa.

Jurnalisme Investigasi dalam pandangan jurnalistik tentu berbeda dengan pandangan awam. Berita dalam kaca mata jurnalistik mengandung konsekuensi tertentu, misalnya disadari betul bahwa informasi yang dikemas mempunyai efek tertentu dalam masyarakat sehingga dalam melakukan kegiatannya, seorang jurnalis harus dibekali dengan kode etik jurnalistik.
Awak Media yang dalam membuat berita tentulah bukan sekedar berita yang biasa-biasa saja, akan tetapi juga melalui proses yang begitu panjang dengan melakukan penelusuran layaknya kerja intelejen dan juga mesti didukung sumber dana yang memadai, pengetahuan mengenai pentingnya dan strategi Jurnal Investigasi dalam sebuah negara demokratis, hingga kemampuan teknis para awak media tersebut.

PEMBAHASAN :
Dalam kegiatan yang digagas Pendopo Media Center (PMC) sebagai agenda rutin tahunan melalui diskusi terbatas; pali dalam catatatan wartawan dengan tema “sinergisitas jurnalis dengan dunia usaha, perbankan dan pemerintah dalam prespektif pengawasan dan penegakan hukum” membuka peluang terbangunnya kembali komunikasi yang belakangan ini agak memanas dengan sumber-sumber berita baik dari kalangan dunia usaha dan pemerintahan.Hal ini diketahui dari banyaknya pemberitaan yang berseliweran baik di media cetak terlebih media saiber yang dalam pandangan kami amati belum memenuhi kerberimbangan (cover both side) sehingga tujuan memberikan referensi bagi pemabaca termasuk penegak hukum masih tergolong absurd. Melalui kegiatan ini, narasumber yang berkompeten dan telah mengkonfirmasi
kehadirannya antara lain :
1. Kepala Kejaksaan Negeri PALI (Marcos Marudut Simaremare)
2. Anggota DPRD PALI (tentatif, menunggu disposisi)
3. Bagian Humas Pemkab PALI (Yudi)
4. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang (Prawira Maulana)
5. Kepala Bank SUMSELBABEL Cab. PALI (Sri Wardani).

Siharapkan mampu membuka dan menambah wawasan mengenai pembahasan :
1. Pengertian jurnalisme investigasi.
Adalah menjadi tugas dan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan.
Pembicara diharapkan mampu memantik pemikiran kritis wartawan untuk menghasilkan 'produk unggulan’ media massa yang berkualitas dengan terpenuhinya cover both side dan kaidah-kaidah penulisan melalui (sharing) pengalaman dan keilmuan yang dimilikinya. Untuk lebih mendalami bidang jurnalisme investigasi bagi wartawan tentu perlu adanya
kelas khusus capacitity building secara konfrehensif.

Investigasi adalah Upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/ membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Investigasi merupakan upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka untuk mengungkap fakta yang berkaitan erat dengan indikasi adanya penyalahgunaan/
penyelewengan. Investigasi dalam konteks penanganan masalah implementasi, didasarkan pada kebutuhan akan data/ informasi/ bukti/ fakta yang diyakini kebenarannya untuk kepentingan pembuktian suatu kasus.

Hampir semua jurnalis berpendapat bahwa status investigasi bukan ditentukan oleh panjang pendeknya laporan, atau apakah ia menggunakan teknik menyamar dalam liputannya, melainkan apakah laporan tersebut telah memenuhi elemen-elemen investigasi.

Jurnalisme investigasi biasanya memenuhi elemen-elemen sebagai berikut :
1. Mengungkapan kejahatan terhadap kepentingan publik, atau tindakan yang merugikan orang lain.
2. Skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau sistematis (ada kaitan atau benang merah).
3. Menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan persoalan dengan lugas dan gamblang.
4. Mendudukkan aktor-aktor yang terlibat secara lugas, didukung bukti-bukti yang kuat.
5. Publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu.

Tanpa kelima elemen tersebut, sebuah laporan panjang barangkali hanya bisa disebut sebagai laporan mendalam (in-depth reporting).
Untuk mendapatkan kelima hal tersebut, ada metode atau teknik yang bisa digunakan, yaitu teknik investigasi. Jurnalisme investigasi memang berbeda dengan kegiatan jurnalistik pada umumnya, para wartawan membuat berita berdasarkan sumber-sumber yang terkait, teragenda, dan menjadi langganan informasi mereka. Selain itu, mereka juga menyeleksi, apa sumber informasi mereka layak tidak, mengandung kebenaran atau tidak.

Jurnalisme investigasi sendiri adalah lapisan ketiga dari berita dan sejatinya dilakukan untuk sebuah perubahan. "Tetapi faktanya, banyak media yang lebih senang menampilkan berita ringkas karena untuk melakukan reportase yang mendalam memerlukan biaya mahal dan waktu yang lama". Oleh karena itu, jika ada media yang berniat untuk melakukan reportase investigasi, maka sebaiknya melepaskan diri dari kepentingan/ tujuan bisnisnya.
2. Sinergi Jurnalis
Sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas, jurnalisme investigasi mengandung konsekuensi dan dampak tertentu. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergisitas antara jurnalis itu sendiri dengan si sumber berita. 'Gap’ yang kemudian terjadi kerap dialami jurnalis, hal ini salah satunya disebabkan begitu
‘mahal’nya komunikasi dengan si sumber berita yang enggan memberikan informasi secara terbuka dan cenderung menutup diri.
Disisi lain, peranan Humas baik di pemerintahan dan badan usaha sebagai garda depan dalam melayani kebutuhan informasi (publik) tidaklah begitu maksimal. Pemenuhan keberimbangan berita sesungguhnya bukan faktor kesengajaan dari wartawan. Keberadaan Media Center yang menjadi salah satu solusi menjembatani kepentingan pihak-pihak terkait terus didorong keberadaannya oleh PMC.
Lihat saja di kantor DPRD PALI, keberadaan wartawan memenuhi ruang tunggu dengan kepulan asap rokoknya, di Pemkab PALI dengan mudah dijumpai (kerumunan) wartawan di kantin sebelah, hal ini tentu menjadi karena tidak difasilitasinya keberadaan media center dan adanya ‘pelayan’ informasi bagi wartawan. Melalui acara diskusi ini, diharapkan pembicara yang berkompeten mampu memberikan klarifikasi terhadap peran dan fungsi kehumasan dan dapat menindaklanjuti tersedianya media center sehingga sinergi jurnaslis dengan sumber berita dapat tercipta. Kesempatan ini pula dapat dimanfaatkan bagi peserta yang hadir sebagai jembatan mengklarifikasi beberapa pemberitaan yang masih ‘menggantung’.
3. Issue yang berkembang
Secara eksplisit, tentu tidak cukup waktu untuk mengurai perkembangan issue yang ada.

Namun secara garis besar melalui kegiatan ini menyoroti antara lain :
1. Lemahnya sistem pengawasan pada lembaga legislatif terhadap telaah penggunaan anggaran daerah sehingga anggaran yang digunakan oleh pengguna anggaran
berpotensi terjadi pemborosan, tinjauan asas manfaat dan belum maksimalnya kepatuhan terhadap peraturan;
2. Komitmen lembaga penegak hukum terhadap keseriusannya dalam hal penindakan
pelanggaran-pelanggaran pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan;
3. Solusi lembaga perbankan terhadap praktek renten yang menyengsarakan
4. Issue hak atas tanah terhadap tanah-tanah yang telah dikonversi (eigendom) dalam catatan PMC telah memenuhi unsur dapat didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat.

TUJUAN & TARGET KEGIATAN
1. Membuka khasanah pengetahuan melalui kegiatan diskusi ini
2. Memberikan kesempatan wartawan dapat melakukan kegiatan serupa lainnya
3. Mendorong peningkatan profesionalisme wartawan
4. Memantik pemikiran kritis wartawan melalui karya jurnalisme investigasi
5. Membedah persoalan hingga membuat suatu resolusi
6. Menjadikan karya Jurnalisme Investigasi sebagai komoditi andalan media massa
7. Mendorong perubahan sosial melalui revolusi moral

DATA TEKNIS KEGIATAN
Waktu Kegiatan : 1 hari (Rabu, 29 Januari 2019)
Pelaksanaan : Pukul 08.00 s.d selesai
Tempat : Hotel Grand Charlie Talang Ubi
Format/ Kredo : Diskusi Panel
Segmentasi Peserta : Wartawan liputan (harian/ mingguan), Pengurus Ormas, Orpol dan LSM serta pihak-pihak dan instansi terkait lainnya
Tema Kegiatan : Sinergisitas Jurnalis Dengan Dunia Usaha, Perbankan Dan Pemerintah Dalam Prespektif Pengawasan Dan Penegakan
Hukum.

PENUTUP
Demikian materi singkat ini dibuat, semoga bisa menjadi acuan pihak-pihak terkait, dan apabila ada kesalahan akan dikoreksi dikemudian hari.***
Salam. HENGKY YOHANES