Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK. Selasa 15/10/2019. Bunga Raya terdapat hamparan sawah yang luas. Namun, apa jadinya, jika hamparan yang luas itu gersang bak padang pasir di negara Afrika.
Melihat kejadian ini, sebagain besar masyarakat Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Riau merasa ada yang salah dengan sistem pengairan yang ada di sana.
Apa sebenarnya yang terjadi?
Ternyata, kanal untuk suplay pengairan yang dibangun menggunakan dana APBN untuk kepentingan masyarakat Siak khususnya di persawahan, dipakai untuk kepentingan salah satu perusahaan yang ada di Siak.
Sontak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Kabupaten Siak, Irving Kahar, meradang saat mengetahui suplay air untuk pertanian petani di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Riau telah dibangun bendungan dan di-skat kanal oleh PT Balai Kayang Mandiri (BKM).
”Yang bangun kanal Pemerintah Daerah melalui dana APBN dan APBD, kok malah dibendung secara permanen oleh PT. BKM. Tentu petani menjerit karena lahan persawahan milik mereka kekeringan. Kita minta bendungan dan skat kanal itu dibongkar secepatnya, paling lambat dua hari,” ucap Irving Kahar, Selasa 15/10/2019 di aula kantor Penghulu kampung Kemuning Muda.
Tidak itu saja, Irving juga me-warning PT BKM, "Jika tidak segera dibongkar, besok, Rabu 16/10/2019 kita juga akan menurunkan alat berat ke lokasi untuk membongkarnya. Jangan karena alasan mengatasi karhutla, tapi malah mengorbankan nasib petani. Pakailah hati perusahaan itu, seharusnya mereka harus minta izin ke PU Siak, karena kanal itu yang buat pemerintah daerah, jangan karena kepentingan sepihak main bendung bendung aja,” cetus Irving di dalam forum pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Bungaraya dan di hadapan Perusahaan BKM dan TKWL.
Sementara, Humas PT Balai Kayang Mandiri (BKM), Yustinus berjanji akan membongkar bendungan yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja itu, sebab ia mengklaim akan terus mensupport Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
“Kita akan bongkar bendungan tersebut, tadi juga sudah dibuat kesepakatan dengan pihak Pemerintah Daerah, DLH, Dari KLHK, bahkan hadir juga perwakilan Badan Restorasi Gambut. Kita komit mendukung pemerintah daerah” ujar Humas BKM.***kk
