Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
JAKARTA. Senin 17/12/2018. Dalam rangka Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia yang dilaksanakan tanggal 18 Desember 2018, disinyalir logo Media Online Indonesia (MOI) se-Indonesia dicatut. DPP MOI KETUM Rudi Sembiring Meliala & Sekjen Eddy Prabowo, menyampaikan MOI tidak terlibat atau ikut dalam kegiatan yang mengatas namakan SEKBER PERS.
Beredarnya sertifikat yang dikeluarkan Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia dalam rangka Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia yang dilaksanakan tanggal 18 Desember 2018 membuat anggotota Media Online Indonesia (MOI) se-Indonesia terkejut, pada tersebut tercantum logo MOI.
Tidak lama setelah beredarnya piagam tersebut, sekjen DPP MOI Eddy Prabowo melalui Whacaapp group menulis pesan:
Selamat Sore Semua Rekan Rekan Pengurus DPP, DPW, DPC MOI dan Semua Anggota MOI. Bersama ini kami nyatakan bahwa MOI tidak terlibat atau ikut dalam kegiatan yg mengatas namakan SEKBER PERS dalam kegiatan MUBES PERS INDINESIA yg akan diselenggarakan pada tgl 18 Des 2019 dan oleh karena itu penggunaan Logo MOI dalam bentuk apapun dilarang atau tidak diperbolehkan dalam kegiatan tersebut.
Dan jika ada diantara kita yang ingin hadir diacara tersebut dipersilahkan secara pribadi sebagai insan Pers. Salam kami. DPP MOI KETUM Rudi Sembiring Meliala & SEKJEN Eddy Prabowo.
Demikian juga, Ketum DPP MOI Rudi S menulis di group whacaapp: Secara pribadi sy terdaftar sebagai pengurus di SEKBER dulu sebagai DPP dan Ketua Dewan Pendiri IMO. Namun saat ini MOI secara organisasi belum menjadi bagian SEKBER. Tadi Piagam itu dikirim kepada kami DPP dan saya lihat ada Logo MOI disana sehingga kami anggap perlu pernyataan DPP tentang piagam tersebut dan atau bentuk lainnya kedepan. Kemudian baru saja saya dapat penjelasan dari salah seorang pengurus sekber bahwa piagam diatas bukanlah piagam resmi sekber alias masih draft. Oleh karena itu, sikap DPP diatas kami maksudkan adalah agar jangan ada diantara kita yg salah mengerti jika ada piagam seperti itu beredar diantara kita.
Bahkan, Penasehat DPP MOI Sidarta Palawi menuliskan: saya berpandangan SOP MOI harus sejak dini di set up. Hal apa yg otonom DPD/ DPW/ DPC bebas atau Freedon melakukannya secara desentralisasi dan Hal Apa yg hrs centralisasi/ mendapatkan Approval dari DPP Pusat sebelum dieksekusi? kita DPP hrs memutuskan itu agar jelas bagi non DPP di daerah masing2, karena saya yakini semua anggota bermaksud utk kebaikan MOI.
Sementara, Kepada wartawan, Ketua DPW MOI Riau, Anotona Nazara, mengatakan, "Sesungguhnya logo MOI yang dicantumkan pada sertifikat Sekber tersebut harus ada kordinasi dengan pengurus DPP MOI. Hal itu bertujuan untuk menjaga tidak terjadinya prasangka buruk antara sesama seperti yang terjadi saat ini. Hal ini kita serahkan kepada DPP untuk mengkordinasikan terkait hal tersebut. Kepada semua kita anggota MOI mari kita menghadapi bijak dan menenangkan diri", pesan Nazara.***ri
