Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK. Ketua Fraksi Golkar DPRD Siak H. Tarmijan meminta agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Siak supaya menjaga netralitasnya dalam menghadapi Pilgubri yang akan dilaksanakan, 27 Juni 2018 mendatang.
"ASN tolong jaga betul netralitasnya. Jangan sampai bermasalah karena hal ini. Ikuti arahan dari Kemenpan dan aturan lainnya," kata Tarmijan Ketua Fraksi Golkar Siak. Rabu (25/4/2018).
Lebih lanjut pihaknya meminta kepada Panwaslu Siak beserta jajarannya agar selalu melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan dan kegiatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.
Tarmijan juga menerangkan terkait netralitas ASN yang tertuang dalam UU No. 5 tahun 2014, UU No. 10 tahun 2016, UU No. 7 tahun 2017, Perbawaslu No. 2 tahun 2015, PP No. 42/2004, PP No.53/2010, Surat Edaran (SE) MENPAN RB B/71/M.SM.00.00/2017, SE MENDAGRI 273/3773/SJ tahun 2016, dan SE KASN No B-2900/KASN/11/2017.
Menjelang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, seluruh aparatur sipil negara (ASN) diminta bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon. Tak terkecuali bagi ASN yang ada di Kabupaten Siak.
“Jadi saya tegaskan, apa yang menjadi aspirasi terhadap ASN tidak mengganggu menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat,” sebutnya.
Kendati begitu, pihaknya tidak melarang jika ASN mempunyai sebuah pilihan di pilkada kali ini. “Kalau aspirasi pribadi silakan saja. Tapi kalau sampai mempengaruhi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon itu yang tidak boleh,” tuturnya.
Selain itu, dia juga menghimbau kepada para ASN dan Penghulu untuk menjaga netralitas sikap dan kinerja agar tidak cenderung menguntungkan kepada salah satu paslon.
"Yang terutama adalah tidak menjadi bagian dari Tim Sukses atau menghadiri acara- acara partai dan deklarasi dukungan atau acara- acara yang bertujuan memenangkan Paslon," tandasnya.
Netralitas ASN, kata Tarmijan, penting ditekankan untuk meminimalisir kerawanan pilkada serempak Juni 2018 nanti. "Karena, keterlibatan ASN di Pilkada, menjadi hal yang akan mengganggu pelaksanaan demokrasi," ujarnya.***mr
