Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK. Berkaca dari perolehan peningkatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) berawal Rp 218 Juta pada 2016 lalu yang meningkat di 2017 dengan angka Rp 423 Juta, dalam rapat sasaran target PBB - P2 pekan lalu, Forkopimcam Kandis tahun ini menargetkan peningkatan pajak hingga sebesar Rp 700 Juta dengan arti kata peningkatan hingga 100%.
"Selain menggerakkan perangkat kita juga menghimbau warga pada berbagai kesempatan termasuk membuat stiker PBB P2 secara khusus. Rapat pada pekan lalu di hadiri Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan kandis, seluruh Lurah, Penghulu dan Juru Pungut PBB se Kecamatan Kandis sebagai salah satu upaya meningkatkan target PBB tahun ini yang ditargetkan mencapai 100%," ungkap Camat Irwan.
Camat Irwan juga menyatakan sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah, namun pada kenyataannya pasca disahkannya Undang-Undang tersebut masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya disejumlah daerah, dimana permasalahannya terjadi karena belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut dengan UU tersebut.
"Keputusan dari otonomi daerah (desentralisasi) telah melahirkan hubungan baru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sumber daya penting keuangan sebagai faktor pendukung dalam proses dan perjalanan otonomi daerah yang disebut desentralisasi fiskal. Dimana desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum dipandang sebagai suatu kebijakan penyerahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.
Untuk mewujudkan pembangunan tersebut diperlukan sumber pendanaan negara yang cukup besar dimana pemerintah Indonesia terus menerus melakukan segala upaya guna mendapatkan dana untuk membiayai pembangunan dengan cara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri, dimana dalam hal ini dana perimbangan sangat berpengaruh nyata untuk pembangunan daerah yang terdiri dari 3 komponan yakni dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dimana tiga komponen tersebut sangat berperan terhadap pembiayaan suatu negara dan daerah serta memberikan kontribusi besar demi kelangsungan pemerintahan.***pen
