Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak menegaskan komitmen percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui penandatanganan komitmen bersama, Kamis (18/12/2025), di Kantor KPU Kabupaten Siak.
Kegiatan ini dihadiri Ketua KPU Kabupaten Siak Said Dharma Setiawan, perwakilan Kejaksaan Nindy Axella, Polres Ratno P., Dandim Arifin, Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama, Kesbangpol Syamsurizal, Pengadilan Alfian, serta jajaran komisioner dan sekretariat KPU Siak. Turut hadir Kepala Subbagian Rendatin Khaidir Bin Ad, Kasubbag Teknis dan Hukum Sukri Ari Yadi, Kasubbag SDM dan Parmas Fresly Gunata, serta Kasubbag Umum dan Logistik Budi Pranoto.
Ketua KPU Siak Said Dharma Setiawan mengatakan, komitmen pembangunan zona integritas sejatinya telah dideklarasikan sejak tahun sebelumnya. Namun, pelaksanaannya sempat difokuskan pada tahapan Pemilu dan Pilkada.
“Meski fokus pada pemilu dan pilkada, kami tetap melakukan penguatan administrasi, tata kelola, serta keterbukaan informasi publik. Hari ini kami menegaskan kembali komitmen percepatan zona integritas WBK–WBBM,” ujar Said.
Menurutnya, KPU Siak juga menerima sejumlah masukan dari Ombudsman RI Perwakilan Riau terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Masukan tersebut menjadi bekal penting agar KPU Siak dapat memberikan pelayanan terbaik kepada partai politik, peserta pemilu, dan masyarakat. Kunci utamanya adalah komitmen bersama, baik komisioner maupun sekretariat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama menekankan pentingnya pembenahan enam area perubahan serta dua indikator utama pelayanan publik dalam pembangunan zona integritas.
“KPU harus siap menghadapi Pemilu 2029 dengan pelayanan yang transparan, berintegritas, independen, dan berbasis digital. Pelayanan tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui sistem digital yang mudah diakses masyarakat,” jelas Bambang.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dan independensi KPU di tengah tingginya dinamika politik.
“Pelayanan harus diberikan secara adil kepada seluruh pengguna layanan. Dengan birokrasi yang bersih dan standar pelayanan yang jelas, kepercayaan publik terhadap KPU akan semakin kuat,” tambahnya.
Melalui penandatanganan komitmen ini, KPU Kabupaten Siak menegaskan langkah reformasi internal dan peningkatan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, bersih, dan terpercaya.***komar
