Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
MANGGARAI TIMUR— Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dinilai terkesan menutup mata terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Feribertus Raja, mantan aktivis PMKRI dan organisasi lokal HIPMMATIM Ende, yang menyoroti kerusakan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Salah satu ruas yang disebutkannya adalah jalan Elar–Ruteng di Kampung Kelok, Desa Kaju Wangi, Kecamatan Elar.
“Jalan tersebut saat ini rusak parah, sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, apalagi di musim hujan yang licin dan berlumpur,” ujar Feribertus kepada media, Rabu (12/11/2025).
Ia menilai, pemerintah daerah seolah tidak memiliki perhatian serius dalam pengalokasian dana untuk perbaikan infrastruktur jalan.
“Ketika infrastruktur jalan bagus, maka kemajuan suatu daerah akan tercipta,” tambahnya.
Feribertus menegaskan, infrastruktur merupakan faktor penting bagi kemajuan masyarakat. “Infrastruktur adalah roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Sangat disayangkan jika di salah satu daerah masih terdapat jalan yang tidak layak pakai,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah kabupaten dan dinas terkait tidak menutup mata terhadap persoalan ini. “Pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran yang fantastis untuk infrastruktur. Namun di daerah kami, manfaatnya belum terasa,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat setempat mengalami kesulitan beraktivitas akibat kondisi jalan yang rusak. “Hal ini bukan hanya berdampak pada kami secara pribadi, tapi juga menghambat laju perekonomian,” tuturnya.
Feribertus juga menyoroti sikap para anggota legislatif di daerah pemilihan (Dapil) IV. “Di Dapil IV ada anggota legislatif dari partai-partai besar, tapi sangat miris melihat kenyataan ini. Seolah masyarakat di wilayah ini tidak memiliki pemerintah,” ujarnya dengan nada kecewa.
Warga Desa Kaju Wangi pun berharap agar Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur segera memperbaiki ruas jalan tersebut demi memperlancar mobilitas warga dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Sementara hingga saat ini belum diperoleh keterangan resmi dari pemerintah setempat maupun DPRD atas persoalan yang dikeluhkan warga tersebut.***red.f
