Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
LEBAK, Banten - Rapat Paripurna II antara DPRD Lebak dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang digelar tahun 2025 nyaris tak memenuhi kuorum. Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah.
Situasi paripurna berlangsung dinamis dengan hujan interupsi dari sejumlah anggota dewan. Ketua DPRD Lebak terlihat kaku dan sempat terbata-bata saat mencoba menenangkan forum. Namun, setiap kali ada pertanyaan ditujukan kepada Wakil Bupati, ia menanggapinya dengan senyum sambil berupaya meredakan suasana.
Sorotan tajam disampaikan sejumlah anggota DPRD, khususnya dari Fraksi PKS dan PKB, terkait rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pasar Malingping. Salah satu anggota menyebut, “Tak masuk logika jika PAD dari Pasar Malingping hanya Rp50 juta. Ini menunjukkan ada kebocoran besar dalam sistem pendapatan kita. Lagi-lagi defisit. Kami ingin perubahan agar APBD kita bisa surplus, bukan sebaliknya.”
Anggota dewan tersebut juga meminta agar Bupati Lebak mencopot kepala dinas yang dianggap memiliki kinerja buruk.
Dalam rapat ini, seluruh fraksi sepakat menyampaikan hasil dengar pendapat, kecuali Fraksi Partai Golkar yang kalah dalam voting. Karena alasan efisiensi waktu, pandangan fraksi Golkar tidak dibacakan.
Rapat Paripurna II ini membahas dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Pembahasan ini difokuskan pada dua raperda tersebut,” jelas perwakilan bagian persidangan di Sekretariat DPRD Lebak.
Sejumlah anggota DPRD juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi keuangan daerah yang terus mengalami defisit. Mereka menilai kekayaan sumber daya alam (SDA) Lebak seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD jika tidak dimonopoli oleh segelintir pihak.
“Kalau SDA kita tidak dikuasai oleh oligarki, pasti masyarakat bisa merasakan dampak positifnya. PAD bisa digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Lebak,” ujar seorang anggota.
Kritik juga diarahkan pada kondisi fasilitas perkantoran yang dinilai tidak memenuhi unsur keselamatan dan kesehatan kerja (K3). “Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau kantor saja tidak layak? Rasanya jauh dari ungkapan ‘Rumahku adalah surgaku’,” pungkasnya.***fr
