Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
PALI SUMSEL - Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten PALI berangkat menuju Jakarta atau study tour selama tiga hari, dari tanggal 17 Mei sampai 19 Mei 2022,
menuai pro kontra.
Dari 65 jumlah Kepala Desa di Bumi Serapat Serasan 23 Kades di Kabupaten PALI yang mengikuti pelatihan dari non lembaga pemerintah yakni Badan Pusat Pemberdayaan Pendidikan Pelatihan dan Advokasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (BP4APDI), selama tiga hari.
Seperti diungkapan satu diantara Kades di Kabupaten PALI yang minta namanya tidak disebutkan untuk kenyamanan dia berkerja,
mengabarkan banyak sejumlah Kades tidak mengikuti ke Jakarta dikemas dengan pelatihan itu, biaya sebesar Rp 4,5 juta per orang.
"Banyak yang tidak berangkat ke Jakarta, uang biaya perorang itu, Rp 4,5 juta, banyak tidak ikut serta karena tidak ada dasar, Rencana Anggar Biaya (RAB) jadwal kegiatan, jangan nyelonong nabrak aturan," kesalnya.
Dia menambahkan ketidak ikut serta ini Kades ke Jakarta, karena belum bisa dianggarkan dari Dana Desa (DD) dan Alokasi DD, kecuali biaya itu bisa dimasukan di anggaran perubahan.
"Tidak ada undangan list (catatan) biaya perjalanan atau RAB perorangan Rp 4,5 juta itu," tegasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten PALI, A Gani tidak banyak berkomentar lebih banyak terkait sejumlah Kades berangkat ke Jakarta itu. Dia menyarankan untuk koordinasi dengan Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP).
"Sebaiknya koordinasikan langsung dengan ketua FK2PD," singkat pesan A Gani melalui via What Apps ketika dikonfirmasi terkait keberangkatan sejumlah Kades di Kabupaten PALI tersebut.
Sementara itu, Ketua FK2DP Abul saat dikonfirmasi mengatakan hal itu pelatihan selama tiga hari di Jakarta.
Ditambahkan sekretaris FK2DP Ari Mediansyah membenarkan keberangkatan ke Jakarta Workshop menambah wawasan bagi 23 Kades yang mengikuti itu. Namun, tidak wajib bagi Kades atas undangan.
"Karena kami dewek (sendiri) yang angkatan 2019 sampai hari ini belum pernah ikut peningkatan kapasitas kepala desa, jadi nyoba milu (ikut) kalau banyak manfaatnya," kata Ari.
Disinggung apakah kegiatan diselenggarakan lembaga pemerintah, Ari menegaskan BP4APDI dari naungan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) dari non lembaga pemerintahan. Namun, ia tak menjawab jumlah biaya Rp 4,5 juta per orang dalam keberangkatan ibu kota itu.
"Badan non pemerintahan klo ckny, mungkin dibawah APDESI," jelas Ari sambil mengirim melalui via WhatsApp laporan undangan dari BP4APDI yang bersifat penting.***MH
