Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK - Menjelang hari raya Idul Fitri 2021, perangkat Kampung se-Kabupaten Siak mengeluh, karena sudah 4 bulan belum gajian, sebab Alokasi Dana Desa (ADD) yang sampai saat ini belum cair.
Berdasarkan informasi di lapangan, persyaratan pencairan ADD untuk tahap pertama semuanya sudah selesai, namun pencairannya hingga sampai saat ini belum terealisasikan.
Hal itu disampaikan Ketua Forum Kepala Dusun, Marpuin, Kamis 06/05/2021.
"Saya sebagai Ketua Forum Kepala Dusun, mewakili kawan-kawan perangkat Kampung sangat kecewa dan merasa prehatin dengan bapak-bapak diatas sana ( pemerintah daerah), karena setiap mau lebaran kejadiannya seperti ini, untuk pencairan pasti mepet mau lebaran, jadi sebetulnya kesalahannya dimana kok belum cair-cair?," kata Marpuin.
Lebih lanjut Marpuin mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kinerja bapak-bapak yang mempunyai kebijakan di Kabupaten Siak, dan dia juga mengharapkan setelah Bupati Siak Alfedri-Husni di Lantik, agar dapat memperhatikan dan mengupayakan untuk gaji honor perangkat kampung yang selama ini selalu telat dalam pembayarannya, dan bisa dibayar tepat pada waktunya.
"Semoga setelah pak Bupati Siak dilantik dapat memperhatikan kami perangkat kampung, khususnya dalam pencairan honor perangkat agar bisa tepat pada waktunya tidak nunggak berbulan-bulan, karena kami sebagai perangkat kampung juga dituntut 24 jam kerja,bahkan tengah malam pun kami digedor warga untuk menyelesaikan segala permasalahan dan kami selalu siap untuk melayani masyarakat, untuk itu, hal yang wajar juga kami menuntut hak, karena kewajiban kami sudah kami laksanakan," harapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Forum Krani (Sekdes) Bungaraya Hedi Supriadi, ia mengungkapkan kekecewaannya, karena permasalahannya setiap tahun selalu seperti ini di Kabupaten Siak. Beda dengan didaerah lain (Jawa), mereka bisa gajian setiap bulan, kenapa di Siak tidak bisa seperti daerah lainnya.
"Untuk itu, sebenarnya masalahnya dimana? katanya APBD di Siak besar, kok tak bisa seperti daerah lain? Kita pengesahan APBEKAM, sudah dikejar-kejar tepat waktu, sudah selesai kok kadang-kadang kita sudah digesa-gesa, pagunya lambat turun. Dan setiap kali ada instruksi untuk permohonan pencarian kita sudah lengkapi semua persyaratan nya, tapi kenapa kok setiap tahun seperti ini, masalah nya dimana?," ungkapnya dengan rasa kesal.
Hedi juga mengaku heran, kenapa perangkat desa sebagai ujung tombak kok jadi tombaknya yang tak tajam dan terkesan tidak diperhatikan untuk gajinya.
Dirinya juga merasa kecewa karena sebagai Krani dituntut untuk selalu siap dalam menjalankan tugas melayani masyarakat, namun honornya sampai empat bahkan sampai sembilan bulan tak gajian.
"Sekarang sampai 4 bulan belum gajian, bahkan dulu sampai 9 bulan kami belum gajian, katanya masalah Covid-19,ya kalau Covid-19 ya Covid, tapi masalah perut ini bagaimana? Bukan mati karena Covid-19, tapi mati karena kelaparan. Kerja di kantor desa dituntut 24 jam, hak tidak 24 jam, seperti apa jadinya? Saya jujur aja, ngeluh rasanya," ungkapnya dengan rasa sedih.
"Saya berharap, perangkat kampung setiap bulan bisa gajian, karena di daerah lain bisa kenapa kita tak bisa? Bahkan SK meraka di daerah lain laku untuk digadaikan di BANK, mana kerjasama bentuk kasih sayang atau perhatiannya dari pemerintah kususnya pemerintah Kabupaten Siak kepada kami perangkat desa, seperti apa terobosan-terobosannya untuk memberikan kesejahteraan kepada kami," imbuhnya.
Sementara, Ketua APDESI Kabupaten Siak Juprianto ketika dikonfirmasi awak media terkait keluhan perangkat kampung atau penghulu yang ADD nya belum cair memasuki bulan ke 5 ini mengatakan bahwa, pihaknya sudah menyampaikan secara lisan dan melalui WhatsApp kepada pemerintah Kabupaten Siak.
"Saat ini sudah 4 bulan ADD belum juga cair,dan persoalan ini sudah kita sampaikan melalui lisan maupun WhatsApp," ungkap Juprianto.
Lebih lanjut Juprianto mengatakan, sepengetahuan dirinya, penghulu sudah menandatangani kwitansi, namun belum diketahui kapan cairnya. Di ADD itu didalamnya juga ada gaji perangkat kampung, operasional kantor,dan lainnya yang masuk dipengesahan Rapbekam.
"Jadi akibat dari belum cairnya ADD ini, pelayanan kantor tidak maksimal, dan dari mana lagi kita gali anggaran nya kalau sampai berbulan-bulan hutang kita di warung sudah banyak," tegasnya.
PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Siak Budi L Yuwono ketika dikonfirmasi melalui telpon selulernya mengatakan bahwa, prosesnya sudah di BKD, di Badan keuangan, dan semua itu tentunya ada tahapan-tahapan nya yang harus dilewatinya.
"Yang jelas, semuanya sudah ditangani oleh BKD, dan tentu ada tahapan-tahapan yang dilaluinya. Tadi terahir saya sudah ke BKD, hari ini proses input SPP, insyaallah nanti berjalan ke SPM dan SP2T, mudah-mudahan bisa segera dikirim ke BANK RIAU," jelasnya.
Ketika ditanya, selama ini di Kabupaten Siak semua perangkat Kampung gajiannya selalu nunggak beberapa bulan, tidak seperti di daerah lain yang bisa setiap bulan gajian, kira-kira apa kendalanya?
Budi menjawab, mungkin selama ini berkaitan dengan penyediaan dana, dan dirinya sudah koordinasi dengan BKD, supaya itu bisa diatur sedemikian rupa.
"Saya sudah koordinasi dengan BKD, supaya permasalahan itu bisa diatur sedemikian rupa agar bisa cair setiap bulannya. Sebetulnya kepala desa juga bisa menggunakan dana silva. Kalau ada dana silva gunakan dulu untuk mengaji perangkat kampung, itu tergantung kebijakan dari penghulunya juga. Cuma saya sudah minta ke BKD supaya setiap bulan bisa dicairkan dana untuk siltapnya penghulu ini tadi," pungkasnya.***
Laporan: Sugianto
Editor: Redaktur INVESTIGASINEWS.CO
