Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
Tanjung Jabung Barat - H. Tamsir, Kepala Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengatakan bantuan Laptop, Komputer dan Printer bantuan dari perusahaan sekitar hasil dari pengajuan proposal tetap menjadi aset pemerintahan Desa Pematang Lumut, dan dianggap tidak ada benturannya dengan anggaran pemerintah.
Hal itu dikatakannya kepada media ketika wartawan INVESTIGASINEWS.CO datang dan bersilaturahmi konfirmasi ke kantor Desa Pematang lumut, Rabu 06/01/2021.
"Ini tidak sepenuhnya masuk ke dana pemerintah, nah dana pemerintah inilah yang di pertanggung jawabkan. Kalau ini dak lah, ini tetap aset desa, kalau terdaftar - terdaftar lah cuma kan dak terbentur nian lah", kata H. Tamsir.
Dan dirinya juga anggap kepintaran bisa mendapatkan bantuan dengan mengajukan proposal ke perusahaan yang juga dianggap adalah sebuah penghasilan, dan pemerintah juga tidak akan sibuk mencari tau dari mana sumber dananya.
"Sumber dana tu nyo yang dipermasalahkan oleh pemerintah, kalau ini bukan dari dana pemerintah ngapo pemerintah jadi sibuk, berarti kito pintar dewek, pintar kami kan berati, ado penghasilan. Ini idaklah, kan ini melalui proposal, proposal itu ibaratkan kayak CSR itulah", tambah H. Tamsir.
Menurut pendapat Syamsir, ia juga menjelaskan bahwa bantuan yang didapat adalah hasil dari pengajuan proposal, sehingga dengan dasarnya ini, dianggap bukan pungli.
Karena didapat dari minta di perusahaan. Pemerintahan Desa merasa tidak terbebani karena sumbernya bukan dari Dana Desa. Jika rusak pun itu diduga dianggap hasil dari pencaharian. Dan juga proposal pengajuan pengadaan barang diduga tidak perlu diketahui Camat setempat.
"Tapi kalau ini kito tidak terbeban nian, kalau dana desa tu lagi nak di cek ini itu lagi. Inikan dak, ini nak rusak nak apo kito yang carikannyo. Dasarnyo kito minta, barangnyo ado proposalnyo ado, apolagi pungli apo urusannyo dengan pak camat, kito kan berdiri dewek desa ni", jelas H. Tamsir.
Tamsir diduga menganggap bukan seperti anggaran keuangan pemerintah yang harus banyak sistem dan caranya yang diduga sistem audit adalah cara ngeyel karena akan ada keterlibatan media didalamnya yang diduga hanya bikin masalah.
"Tapi jugo perusahaan jugo dak mau pusing dak mau perusahaan itu ambek pusing, barang sudah di bantu yo sudah. Bukan kayak pemerintah ngeyel nak medianyo datang nak itu ini lah", tutupnya.***
Penulis: Nurdin
Editor: Redaktur INVESTIGASINEWS.CO
